Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kemungkinan keterlibatan beberapa perusahaan asing dalam masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurutnya, perusahaan yang berkali-kali melanggar aturan semestinya harus menerima sanksi tegas, termasuk pencabutan konsesi.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang berlangsung di JIExpo. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah karhutla yang berdampak pada masyarakat dalam negeri dan negara tetangga. Namun, ia juga menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang terbukti bersalah harus turut bertanggung jawab.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus tanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun, ada yang melanggar, tiga-empat kali melanggar, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya enggak usah lah, sudah dua kali melanggar dicabut saja,” ungkap Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang diduga melanggar regulasi terkait pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran. Namun, nama perusahaan yang dimaksud belum diungkapkan dalam pidato tersebut. Penting untuk membedakan dugaan keterlibatan perusahaan dari pelanggaran yang sudah terbukti melalui pemeriksaan dan jalur hukum.
Dalam seruan tersebut, Prabowo juga menegaskan harapan Indonesia untuk membangun hubungan persahabatan yang baik dengan semua negara. Namun, ia mengingatkan pentingnya tetap waspada terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
“Saya enggak mau sebutlah pihak-pihak mana yang enggak suka karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, tapi ya kita perlu waspada,” ujarnya.
Presiden menyoroti kritik yang datang dari negara-negara tetangga yang merasakan dampak kabut asap. Ia berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan terbukti melanggar aturan juga harus dimintai pertanggungjawaban. “Tapi, kita juga, ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan mereka di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.
Prabowo belum memberikan rincian mengenai negara atau perusahaan yang ia maksud, namun menegaskan bahwa pemerintah akan mengungkapkan informasi tersebut ketika waktunya tepat.
Pernyataan Prabowo menyoroti kembali penegakan hukum terhadap pemegang konsesi sebagai isu krusial dalam penanganan karhutla di Indonesia. Pencabutan konsesi bisa memiliki dampak luas terhadap keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penerapan sanksi ini harus berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pelanggaran, serta ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku.
Langkah tegas dalam penegakan hukum tidak hanya penting untuk menanggulangi kebakaran hutan, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dan mendorong kesadaran perusahaan tentang tanggung jawab sosial mereka. Melalui tindakan tegas ini, diharapkan bisa tercipta iklim investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Komentar