Kasus yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah figur penting di Tanah Air menyoroti isu penggunaan teknologi intersepsi komunikasi, terutama di dalam tubuh kepolisian. Salah satu sistem yang menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System (LIMS).
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa beberapa nomor telepon diduga telah dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa mematuhi prosedur dan landasan hukum yang seharusnya.
Dari kasus ini, tiga perwira tinggi di Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi.
Kini, penting untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu LIMS, bagaimana sistem ini beroperasi, dan informasi apa saja yang dapat diperoleh melalui teknologi ini.
Lawful Interception Management System atau LIMS berfungsi untuk mengelola proses intersepsi komunikasi yang melalui jaringan telekomunikasi. Teknologi ini dioperasikan dalam kerangka lawful interception, yaitu penyadapan yang dijalankan berdasarkan kewenangan hukum dan prosedur yang berlaku.
Dalam aplikasinya, sistem ini menghubungkan kebutuhan aparat penegak hukum dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Melalui mekanisme tersebut, komunikasi yang menjadi target intersepsi dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis informasi dan ruang lingkup yang telah mendapatkan otorisasi.
Penting untuk dicatat bahwa LIMS bukanlah aplikasi penyadap yang dipasang langsung pada perangkat seluler individu. Sistem ini beroperasi melalui jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan operator.
Teknologi ini berbeda dari perangkat spyware seperti Pegasus atau Predator. Sistem lawful interception umumnya memanfaatkan infrastruktur penyedia layanan komunikasi, sedangkan spyware dirancang untuk memperoleh akses langsung ke perangkat yang menjadi target.
Perlu diingat bahwa rincian arsitektur serta fitur dan mekanisme operasional LIMS yang digunakan oleh Polri tidak sepenuhnya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Penjelasan yang akan disampaikan berikut ini mengacu pada konsep umum dari lawful interception, dan bukan merupakan konfirmasi teknis terkait sistem yang digunakan Polri.
Dalam penggunaannya yang sah, intersepsi komunikasi harus melalui tahap yang berdasar pada hukum, mendapatkan otorisasi, serta pencatatan yang memadai. Mengacu pada penjelasan Dr. Pratama Persadha, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), berikut adalah tahapan umum cara kerja sistem ini.
- Permintaan dan Otorisasi Penyadapan
Proses ini dimulai saat aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan penyadapan. Permintaan tersebut harus disertai dengan dasar hukum serta persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Identitas target, tujuan intersepsi, jenis komunikasi yang diperlukan, dan jangka waktu pelaksanaan harus didasarkan pada kriteria yang jelas. Tahapan ini penting sebagai mekanisme pengendalian agar penyadapan tidak dilakukan sembarangan.
- Memasukkan Data Target ke LIMS
Setelah mendapatkan otorisasi, petugas akan menginput informasi target ke dalam sistem. Data tersebut dapat mencakup nomor telepon, identitas target, masa berlaku izin, serta jenis komunikasi yang bakal diintersepsi.
Informasi ini menjadi dasar bagi perintah penyadapan yang akan diteruskan ke infrastruktur operator telekomunikasi.
- Validasi dan Aktivasi Perintah Intersepsi
Sistem kemudian melakukan validasi terhadap informasi dan otorisasi penyadapan. Jika semua syarat sudah terpenuhi, perintah intersepsi dapat diaktifkan dan diteruskan ke jaringan operator.
Validasi ini bertujuan untuk menambah lapisan keamanan agar penyadapan dilakukan berdasarkan permintaan yang sah. Tanpa adanya mekanisme pemeriksaan yang memadai, sistem berpotensi disalahgunakan untuk memasukkan target tanpa dasar hukum yang jelas.
- Intersepsi Melalui Jaringan Operator
Setelah perintah diaktifkan, infrastruktur operator telekomunikasi dapat mulai menyalin komunikasi target berdasarkan jenis intersepsi yang diminta.
Informasi yang mungkin diperoleh meliputi komunikasi suara, SMS, data internet, serta metadata. Proses intersepsi ini bergantung pada jenis layanan, kemampuan teknis jaringan, dan ruang lingkup otorisasi yang telah diberikan.
Dengan cara ini, proses penyadapan tidak perlu dilakukan dengan memasang aplikasi tertentu pada ponsel target.
- Pengiriman Hasil Intersepsi ke Pusat Pemantauan
Hasil intersepsi kemudian dikirimkan ke pusat pemantauan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Umumnya, informasi yang dikirim dalam sistem lawful interception terbagi menjadi dua kategori, yaitu Intercept Related Information (IRI) dan Content of Communication (CC).
IRI berisi informasi terkait komunikasi atau metadata, seperti waktu komunikasi, durasi, nomor yang terhubung, dan informasi lokasi berbasis jaringan jika tersedia.
Di sisi lain, CC merupakan isi komunikasi yang berhasil diperoleh melalui intersepsi, seperti percakapan telepon atau isi pesan.
- Akses, Analisis, dan Audit
Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan hasil intersepsi oleh petugas yang memiliki kewenangan dalam konteks penegakan hukum.
Aktivitas dalam sistem seharusnya tercatat melalui audit log. Catatan tersebut meliputi proses memasukkan informasi target, mengaktifkan penyadapan, mengakses hasil intersepsi, mengubah konfigurasi, dan menghapus data.
Pencatatan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dapat ditelusuri dan diperiksa jika muncul dugaan penyalahgunaan wewenang.
Penerapan teknologi intersepsi memiliki dampak langsung pada privasi serta perlindungan komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, dasar hukum, otorisasi, pembatasan akses, dan pengawasan menjadi elemen penting dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks kasus yang sedang ditangani oleh Bareskrim, dugaan adanya penempatan nomor telepon ke dalam sistem tanpa mengikuti prosedur dan dasar hukum yang layak menjadi pokok masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut oleh penyidik.
Pemeriksaan ini tidak hanya berhubungan dengan siapa yang melakukan penempatan nomor target, tetapi juga bagaimana proses otorisasi berlangsung, siapa yang memiliki akses terhadap hasil intersepsi, serta apakah setiap aktivitas telah tercatat dan dapat diaudit.
Sampai saat ini, rincian teknis mengenai penggunaan LIMS dalam kasus tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Dengan demikian, mekanisme umum dari lawful interception tidak serta merta dapat diinterpretasikan sebagai representasi tepat mengenai cara sistem LIMS Polri digunakan dalam kasus ini.
Komentar