Narasi yang beredar mengenai penunjukan Haji Isam oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah diklarifikasi sebagai tidak akurat. Istana Kepresidenan menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pembagian tugas di antara sejumlah pejabat pemerintah, bukan hanya mengandalkan satu individu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi rumor tersebut dan menyatakan bahwa informasi yang muncul di media sosial tidak dapat langsung dianggap sebagai kebenaran. “Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” tegas Prasetyo saat ditemui.
Prasetyo juga menekankan perlunya masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar luas, mengingat banyaknya informasi yang trending di media sosial belum tentu merupakan fakta yang valid. “Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” ujar Prasetyo.
Pemerintah pusat lebih memilih untuk membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada beberapa pejabat yang setara dengan menteri. Pembagian tanggung jawab ini meliputi wilayah-wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Menurut Prasetyo, langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi antar pihak yang terlibat di lapangan.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” jelasnya. Beberapa pejabat yang terlibat dalam penanganan karhutla ini antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Prasetyo menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab ini tidak berarti setiap pejabat hanya fokus pada satu daerah tertentu, melainkan dibuat untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Di tengah perdebatan tentang informasi yang beredar, situasi karhutla di lapangan menjadi semakin menantang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan, seperti penurunan sumber air yang semakin menjauh dari titik api. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan bahwa akses menuju titik api pun sangat sulit.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” tambah Berton, menjelaskan kesulitan yang dihadapi.
Kondisi ini juga berdampak pada operasi udara yang menggunakan helikopter untuk pengeboman air. Jarak antara sumber air untuk pengisian bucket semakin jauh, ditambah dengan angin kencang dan jarak pandang yang terbatas, membuat manuver pilot menjadi lebih sulit.
BNPB pun saat ini memprioritaskan penanganan di enam provinsi yang terdampak, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dengan langkah ini, diharapkan upaya penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efektif, meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Komentar