Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah mengungkapkan dorongannya untuk memanfaatkan hak angket DPR RI setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan MA ini menjadi salah satu titik penting dalam diskusi politik yang saat ini berlangsung.
PDIP kini tengah merintis komunikasi politik dengan beberapa partai lain untuk membahas langkah-langkah selanjutnya terkait putusan ini. Hasto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri konsolidasi internal yang berlangsung di Akar Hotel & Resort.
Menurut Hasto, keputusan yang diambil oleh MA ini menegaskan masalah yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, yang sebelumnya menjadi sorotan dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto berkata, “Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan melalui abuse of power yang abadi. Maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata ijazahnya tidak ditemukan.”
MA sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran adalah tidak sah dan batal demi hukum. Keputusan ini menyisakan banyak pertanyaan mengenai integritas dan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi serta regulasi yang ada.
Hasto berpendapat bahwa isu ini menyentuh aspek fundamental yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan bagi calon-calon pemimpin bangsa. Ia juga menarik perhatian pada Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membahas batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pada kesempatan itu, Hasto juga menyinggung tentang dugaan pelanggaran etik berat yang melibatkan Anwar Usman, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan kritiknya terhadap indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks politik menjelang Pilpres 2024. Ia memberikan sorotan pada hal-hal seperti distribusi bantuan sosial dan pengerahan aparat yang seharusnya tidak terlibat dalam arena politik. Hasto menekankan bahwa isu-isu ini perlu menjadi perhatian bersama karena berhubungan langsung dengan etika, moralitas, dan nilai-nilai konstitusi.
Hasto juga mengungkapkan adanya desakan dari berbagai kalangan agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Hal ini merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Komaruddin dan Anies Baswedan yang telah menyerukan agar Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan, “Apa yang disampaikan Pak Komaruddin, Pak Anies Baswedan kan sudah meminta yang bersangkutan sebaiknya mundur. Dan ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang makin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan.”
Menyinggung mengenai hak angket, Hasto menjelaskan bahwa PDIP saat ini memiliki kekuatan kursi di DPR RI sekitar 18 persen atau setara dengan 110 kursi. Dengan posisi tersebut, partainya merasa perlu melakukan dialog dan komunikasi dengan partai-partai politik lainnya agar usulan hak angket dapat dibahas lebih mendalam. Hasto percaya bahwa partai-partai lain akan memandang isu ini sebagai masalah kebangsaan, bukan sekadar kepentingan dari satu partai saja.
Melalui serangkaian langkah ini, PDIP berharap dapat memastikan bahwa aspek-aspek penting dalam proses politik tidak terabaikan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Isu ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika politik yang terus berkembang menjelang Pilpres 2024, di mana masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Komentar