Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (7/10/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Nusron telah mengirim surat kepada penyidik untuk mengonfirmasi ketidakhadirannya. Dalam surat tersebut, dia menyampaikan alasan ketidakhadiran karena adanya agenda internal yang harus dihadiri di Kementerian ATR/BPN.
“Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Budi menyatakan bahwa KPK akan segera melakukan koordinasi untuk menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Nusron. Keterangan dari Menteri ATR/BPN dinilai penting dalam proses penyidikan kasus ini.
“Tentunya penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” tutur Budi.
KPK juga berharap Nusron dapat hadir saat pemeriksaan dijadwalkan ulang. Menurut Budi, informasi dari saksi dan pihak lain sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas kasus ini.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Nusron sebagai saksi dalam perkara dugaan suap serta penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Pada hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa individu lainnya, seperti Direktur Utama PT Kencana Jayaproperty Agung Indra Widjaja Antono, Direktur PT Kencana Jayaproperty Agung Hary Arief Sofyan, dan pegawai swasta Herman Triono. Namun, hanya Herman Triono yang hadir memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan ini bagian dari penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta individu bernama Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Semua tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026), yang mengungkap dugaan praktik korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Komentar