Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa konektivitas jalan di Pulau Flores telah kembali normal setelah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Posko Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo, pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Sejak gempa mengguncang, pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama bagi Kementerian Pekerjaan Umum. Semua ruas jalan nasional yang sebelumnya terhalang longsoran kini telah berhasil dibuka kembali.
Sekaligus, upaya penanganan jalan dan jembatan yang terdampak kerusakan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas bagi masyarakat serta distribusi logistik. “Kami memang fokus utamanya adalah (pemulihan) jalan. Jadi mulai hari pertama itu, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional,” ungkap Menteri Dody.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar gangguan akses disebabkan oleh material longsor yang terjadi akibat guncangan gempa. Mengingat potensi gempa susulan, Kementerian PU telah menyiapkan alat berat berupa excavator di lokasi-lokasi yang dianggap rawan longsoran.
Peralatan ini ditempatkan untuk segera melakukan pembersihan jika longsoran kembali terjadi. Selain itu, penanganan juga mencakup jembatan yang terdampak gempa, termasuk di Kabupaten Manggarai.
Salah satu jembatan yang mendapat perhatian adalah Jembatan Wae Pesi. Jembatan ini memiliki peran vital dalam menghubungkan Pelabuhan Reo dengan beberapa wilayah di Manggarai dan juga berfungsi sebagai jalur distribusi bahan bakar minyak. “Kita sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB dan Menko Pak Pratikno. Jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM lewat sini. Kemudian kita bekerja siang-malam. Hari kedua, Alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional,” jelasnya.
Saat ini, jembatan sudah dapat digunakan secara terbatas dengan sistem buka-tutup bagi kendaraan. Kementerian PU telah melakukan pengujian dengan melepaskan truk pengangkut BBM bermuatan hingga 20 ton, dan hasilnya menunjukkan bahwa jembatan masih layak dilalui.
Di sektor penyediaan air bersih, Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap gangguan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa daerah yang terkena dampak. Beberapa sumber air mengalami penurunan debit yang diakibatkan longsoran yang mempengaruhi kondisi sungai. Proses verifikasi serta perbaikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan pasokan air yang dibutuhkan.
Dalam situasi darurat, Kementerian PU juga mengirimkan hidran umum, mobil tangki air, serta toilet portabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Pulau Palue menjadi salah satu lokasi yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak ditemukan. “Jadi jalan waktu itu masih tertutup. Hari kedua itu kami langsung kirimkan dua alat berat. Tapi memang karena transportasi kapal Feri masih sangat terbatas, jadi kita kirimnya sampai dua hari. Dari 10 longsoran, Alhamdulillah, sudah kita buka semua,” tambahnya.
Dalam kunjungan langsung ke Pulau Palue, Menteri Dody juga menemukan banyak ruas jalan yang sudah lama tidak mendapatkan pemeliharaan. Selain itu, masalah lain yang perlu diatasi adalah ketersediaan air bersih yang cukup terbatas, disebabkan oleh minimnya sumber air di pulau tersebut. Beberapa bak penampungan air hujan juga mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Kementerian PU berencana segera melakukan perbaikan agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan kembali untuk menampung air saat musim hujan tiba. Dalam jangka panjang, Kementerian PU juga akan berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengeksplorasi teknologi yang dapat memproses air laut menjadi air tawar.
Sebagai tambahan, pemeliharaan terhadap beberapa ruas jalan di Pulau Palue juga akan dilaksanakan. “Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan,” tegas Menteri Dody.
Komentar