Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah mempercepat penanganan jaringan jalan yang melintasi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, sepanjang kurang lebih 2.300 kilometer. Proyek ini mencakup wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas serta mendukung pemerataan pembangunan di daerah perbatasan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa langkah cepat dalam penanganan jalan ini merupakan langkah nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan konektivitas darat di sepanjang batas Kalimantan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan Dody saat mengunjungi titik nol Long Bawan, sekaligus melakukan inspeksi terhadap jalur yang menghubungkan Malinau dengan perbatasan Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari lalu beliau berpesan kepada saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang total 2.300-an kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” jelas Dody.
Pengerjaan jalan perbatasan akan dilakukan secara berangsur. Pada fase awal, Kementerian PU merencanakan untuk mengerjakan sepanjang 300 kilometer yang akan dimulai dalam waktu dekat.
“Pada fase I, ada 300 kilometer akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Insya Allah ini akan kita kerjakan sampai tahun 2028, karena ini menjadi arahan Pak Presiden juga,” ujarnya.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Menteri Dody meminta agar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara melaksanakan pendataan secara menyeluruh mengenai kebutuhan penanganan jalan. Hal ini mencakup inventarisasi titik-titik yang belum terakomodasi dalam program, termasuk lokasi longsoran serta akses ke bandara.
Tidak hanya fokus pada penyelesaian jalan perbatasan, Kementerian PU juga berkomitmen untuk meningkatkan standardisasi teknis jalan nasional di Kabupaten Malinau. Menteri Dody menekankan pentingnya untuk menyamakan lebar jalan nasional menjadi 7 meter, dengan penyesuaian untuk ruang drainase di kedua sisi jalan yang sesuai dengan kondisi lahan. Lebar drainase dapat bervariasi antara 1 hingga 2 meter.
“Memang jalan nasional tadi kurang lebar, jadi saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional semua jadi lebar 7 meter. Jadi sisi kanan dan kirinya untuk drainase dan seterusnya itu tergantung kondisi lahannya, kalau memang ada mesti 2 meter, kalau tidak ada 1 meter pun cukup untuk drainase,” imbuhnya.
Pembangunan infrastruktur perbatasan juga mencakup pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. Menteri Dody menekankan bahwa keberadaan PLBN sangat penting dalam pembangunan kawasan perbatasan, tidak hanya untuk mendukung aktivitas lintas batas namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
“Tadi saya ke Malinau, kemudian mampir di salah satu kecamatan di Nunukan untuk melihat jalan di perbatasan. Kemudian pos lintas batasnya juga harus segera dibangun karena saya lihat belum dibangun. Jadi nanti kita akan bangun juga pos lintas batasnya,” tuturnya.
Melalui percepatan penanganan jalan serta pembangunan PLBN, Kementerian PU bertekad untuk memperkuat konektivitas darat, memperluas pemerataan pembangunan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun ini juga berfungsi sebagai penegasan peran kawasan perbatasan yang merupakan beranda depan Indonesia serta bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Komentar