Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Rosario de Marshal alias Hercules, baru-baru ini mengembalikan uang senilai Rp 800 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga berasal dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC) dan terkait dengan masalah pengamanan serta pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyerahan uang itu dilakukan melalui tim hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik kemudian menyita uang tersebut sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang melibatkan Summarecon.
“Informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Budi di Gedung KPK pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dia menambahkan bahwa mereka masih mendalami tujuan di balik pemberian uang tersebut. Hingga saat ini, keterkaitan uang itu dengan pengamanan lahan masih menjadi bagian dari penyidikan yang sedang dilakukan.
Budi menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari sengketa lahan di area yang dikelola oleh PT Summarecon Agung. Sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah atas sebagian dari lahan yang disengketakan dan telah mengajukan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Seiring berkembangnya situasi, KPK mencurigai adanya praktik suap yang melibatkan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka blokir lahan tersebut, agar proses pengurusan HGB dapat dilanjutkan. Penyidik juga sedang mendalami dugaan adanya aliran dana dari Summarecon menuju Hercules yang disebut-sebut berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan lahan tersebut. Namun, semua dugaan ini masih perlu dibuktikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Dalam konteks dugaan korupsi dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan individu sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung; politikus dari Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN, Lampri, dan tiga individu bernama Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Saat ini, proses investigasi KPK masih berlangsung. Melalui dugaan praktik suap dan keterlibatan para tersangka, diharapkan akan ada perkembangan signifikan dalam penegakan hukum dan pencegahan praktik korupsi di sektor agraria. Komitmen KPK untuk menindak tegas tindakan korupsi patut diapresiasi, terutama dalam kasus yang melibatkan proyek-proyek besar dan kepentingan publik.
Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan lahan serta izin-izin pertanahan merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi di masa depan. KPK memiliki peranan kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses-proses yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah dan pembangunan.
Komentar