Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mencopot Letjen TNI Suharyanto dan mengangkat Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai penggantinya. Pelantikan ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Keputusan ini muncul di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan dana penanggulangan bencana yang dilakukan oleh adik Suharyanto.
Pelantikan Kristomei Sianturi diadakan di Istana Merdeka dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Kristomei mengemban amanah sebagai Pangdam XXI/Radin Inten dan memiliki pengalaman sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI.
Perubahan kepemimpinan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai strategi BNPB dalam menangani bencana. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa pergantian Suharyanto disebabkan oleh kegagalannya dalam menghadapi karhutla atau terkait kasus yang tengah diusut oleh KPK.
Pergeseran kepala BNPB terjadi di saat perhatian terhadap karhutla semakin meningkat. Pada 13 Oktober 2026, media internasional melaporkan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperkuat sumber daya dalam menangani kebakaran hutan, setelah asap yang ditimbulkan menimbulkan kritik dari masyarakat dan negara lain.
Asap akibat kebakaran tersebut telah berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas pendidikan di banyak wilayah. Sebelumnya, BNPB juga menyampaikan bahwa mereka telah mengintensifkan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, serta perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna usaha untuk mengantisipasi puncak karhutla yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Pemerintah sedang melaksanakan operasi darat dan udara di beberapa provinsi yang dianggap prioritas.
Situasi ini menjadikan pergantian pucuk pimpinan BNPB sebagai momen penting untuk mengkaji ulang kesiapan, kecepatan respon, dan koordinasi antar lembaga, serta upaya perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak asap.
Namun, adanya karhutla saat pergantian pimpinan tidak serta merta berimplikasi pada kegagalan individu dari Kepala BNPB sebelumnya. Penilaian terhadap performa harus diukur dengan data yang mencakup target penanganan, luas area yang terbakar, efektivitas dalam pemadaman, serta upaya pencegahan yang dilakukan, termasuk pembagian tugas antara BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pihak-pihak di lapangan.
Sementara itu, KPK sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana siap pakai bagi penanggulangan bencana. Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB dan adik Suharyanto.
Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua orang dari sektor swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian. KPK juga melakukan penangkapan pada beberapa individu dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 13 Oktober 2026.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan pengondisian dalam proses pengadaan serta penyaluran dana untuk kepentingan pribadi. KPK juga mencurigai bahwa praktik yang melibatkan dana siap pakai ini mungkin telah berlangsung sejak tahun 2022.
Dana siap pakai dirancang untuk mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana, sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pengawasan dalam pengadaan, transparansi penggunaan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban untuk dana darurat. Namun demikian, KPK belum mengonfirmasi apakah kasus yang sedang disidik berhubungan langsung dengan penanganan karhutla.
Juru bicara KPK menyatakan bahwa rincian mengenai jenis bencana, lokasi kegiatan, dan nilai pengadaan masih perlu dikaji lebih dalam dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Komentar