Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan melakukan inspeksi ke Kantor Pertanahan pada Kamis dini hari, 15 Oktober 2026. Langkah ini diambil setelah terjadinya kebakaran pada malam sebelumnya, 14 Oktober 2026.
Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran dilaksanakan dengan efektif, sekaligus menekankan pentingnya keselamatan pegawai dan masyarakat. Selain itu, upaya penyelamatan dokumen pertanahan yang masih bisa diselamatkan juga menjadi bagian dari fokus utama.
Kebakaran dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 23.10 WIB, dengan api yang diduga berasal dari lantai dua gedung kantor. Namun, untuk saat ini, penyebab pasti dari kebakaran tersebut masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian melalui proses olah tempat kejadian perkara (TKP).
Ossy Dermawan mengungkapkan kepeduliannya terkait insiden ini dan menegaskan bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama selama penanganan kejadian tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan.” Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya menjaga keselamatan dalam situasi darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, kepolisian, TNI, serta masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan kebakaran. Ia menyatakan bahwa koordinasi antara berbagai instansi akan terus diteruskan untuk mendukung penanganan di lokasi serta untuk mencari tahu penyebab pasti dari insiden kebakaran tersebut.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah serta mempercepat pemulihan layanan pertanahan yang terdampak kebakaran di daerah tersebut. Upaya pemulihan ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti kepolisian dan instansi pemerintah.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi yang diberikan melalui saluran resmi Kementerian ATR/BPN. Ditekankan bahwa informasi lebih lanjut mengenai penanganan kebakaran dan pemulihan layanan pertanahan akan disampaikan setelah ada keterangan resmi yang dikonfirmasi.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan mendukung satu sama lain, baik dalam penanganan bencana maupun dalam memastikan layanan publik tetap berjalan meskipun ada gangguan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan sangat diharapkan untuk mempercepat kembalinya keadaan normal.
Dengan adanya langkah-langkah dan tindakan responsif ini, diharapkan bahwa masalah yang ditimbulkan akibat kebakaran dapat segera teratasi, dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hak-hak mereka atas pertanahan yang ada.
Komentar