Harta kekayaan Setya Budi Dias menarik perhatian publik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dias merupakan staf administrasi di lembaga tersebut. Kasus ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan menjadi sorotan utama karena implikasinya terhadap integritas pejabat publik.
Menurut data yang terdapat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui e-LHKPN, total kekayaan Dias tercatat mencapai Rp761,60 juta. Laporan ini disampaikan pada 19 Februari 2026, dan mayoritas asetnya diperoleh dari kepemilikan tanah serta bangunan.
Dalam laporan kekayaan yang disampaikan, Dias memiliki dua bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kabupaten Kendal. Nilai total dari aset tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp490 juta. Kepemilikan properti ini menjadi bagian terbesar dari total kekayaan yang dilaporkan oleh Dias.
Selain aset properti, Dias juga memiliki beberapa kendaraan. Berdasarkan data dari LHKPN, kendaraan-kendaraan tersebut adalah:
- Honda Vario tahun 2015 dengan nilai Rp4,5 juta;
- Honda CB150R tahun 2015 dengan nilai Rp5,5 juta;
- Suzuki Baleno tahun 2023 dengan nilai Rp205 juta.
Total nilai dari semua kendaraan yang dimiliki Dias mencapai Rp215 juta. Di antara daftar kendaraan tersebut, Suzuki Baleno tahun 2023 merupakan yang paling bernilai tinggi.
Selain aset tetap dan kendaraan, Dias juga memiliki harta bergerak serta kas dan setara kas yang berjumlah Rp57,1 juta. Ini mencakup berbagai jenis aset yang menunjukkan diversifikasi kekayaan yang dimiliki.
Kas dan setara kas ini bisa menjadi indikasi likuiditas yang baik bagi Dias, yang penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dalam konteks pejabat publik, transparansi mengenai kekayaan pun menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas mereka.
Kasus yang menjerat Setya Budi Dias adalah pengingat akan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik. Dengan semakin banyaknya laporan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, penting bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan pejabat yang dipercaya untuk mengelola urusan publik.
Dengan pemangkasan keraguan dan ketidakpastian di balik laporan kekayaan, publik kini menantikan perkembangan selanjutnya dalam kasus ini. Hal ini diharapkan bisa membawa kepada kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Komentar