Keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 kembali dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terkait telah terdaftar dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyangkut Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Sidang untuk pengucapan putusan atas perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB. Berbagai pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta enam warga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan gugatan ini. Para pemohon tersebut meliputi M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Salah satu isu krusial yang diangkat dalam gugatan adalah kelayakan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Denny Indrayana menyoroti bahwa dokumen yang dipresentasikan sebagai syarat pencalonan Gibran adalah surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah resmi atau bukti kelulusan yang sah.
Surat keterangan tersebut mengindikasikan bahwa Gibran menempuh pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang diakui setara dengan kelas 12 SMA dan juga setara dengan SMK dalam peminatan Akuntansi. Argumen ini menjadi salah satu dasar bagi pemohon untuk mempertanyakan keabsahan pencalonan Gibran.
Dalam petitumnya, para pemohon berharap MK mengabulkan seluruh permohonan mereka. Mereka berargumen bahwa syarat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi secara sah oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden saat pendaftaran.
Lebih lanjut, pemohon meminta agar Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Wakil Presiden bagi Pemilu 2024. Di samping itu, mereka juga meminta agar penetapan Gibran sebagai calon dinyatakan cacat hukum sejak awal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Melanjutkan isi gugatan, pemohon juga meminta agar MK membatalkan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan penetapan hasil Pemilu 2024. Di antara keputusan yang diminta untuk dibatalkan adalah: Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 mengenai penetapan nomor urut pasangan calon, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu secara nasional, serta Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 terkait penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Pemohon tidak hanya menuntut perubahan terkait pencalonan, tapi juga meminta agar pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibatalkan. Permintaan ini mencerminkan ketidakpuasan atas proses dan hasil yang dihasilkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Komentar