Gibran Rakabuming Raka belum mampu menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat diakui setara dengan pendidikan minimal SMA. Hal ini menjadi sorotan karena merupakan salah satu syarat dalam pencalonan sebagai wakil presiden.
Kondisi ini terungkap dalam sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Adies Kadir menyampaikan bahwa meskipun belum ada bukti yang menunjukkan keberadaan ijazah atau dokumen kelulusan yang dimaksud, MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Permohonan dari para Pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat dilaksanakan.
Ia menekankan bahwa meskipun situasi ini menciptakan kerugian persepsi di masyarakat, MK memandang bahwa substansi dari masalah ini tidak lagi sesuai untuk dimasukkan dalam kategori sengketa yang ditangani oleh MK dalam hasil pemilu yang sedang berlangsung.
MK berpendapat bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden akan berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah pada 20 Oktober 2024. Proses pelantikan ini menjadi titik akhir dari segala kontroversi yang melibatkan kelayakannya berdasarkan persyaratan akademis.
Masalah pendidikan Gibran mencuat ketika penyerahan berkas pencalonan dilakukan, dan sorotan semakin tajam saat kampanye politik mulai berlangsung. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya kriteria pendidikan dalam menentukan calon pemimpin di tingkat nasional.
Pendidikan memegang peranan penting dalam dunia politik, terutama di Indonesia, di mana legitimasi dan kredibilitas calon pemimpin sering kali ditentukan oleh latar belakang pendidikan mereka. Di kalangan masyarakat, keberadaan ijazah dan kualifikasi akademik menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin.
Kasus Gibran menunjukkan bagaimana isu pendidikan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin. Masyarakat cenderung mengharapkan calon pemimpin yang memiliki pendidikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada posisi strategis seperti wakil presiden.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, MK tidak dapat bertindak lebih dari sekadar memberikan putusan berdasarkan bukti yang ada. Pengambilan keputusan dalam dunia politik tidak hanya melibatkan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan persepsi publik, yang dalam hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan sebagian kalangan. Kedepannya, isu pendidikan akan tetap menjadi perhatian penting dalam setiap proses pemilihan umum.
Komentar