Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memberikan tanggapan mengenai usulan pembentukan panitia khusus (pansus) serta penggunaan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.
Khozin menyatakan bahwa keputusan dari MK memberikan kesempatan bagi DPR dan MPR untuk memanfaatkan kewenangan yang ada dalam konteks ini. Kendati demikian, dia mengungkapkan ketidakpastiannya mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh DPR, apakah akan membentuk pansus atau menggunakan hak angket.
“Secara yuridis memungkinkan atau boleh untuk kemudian ada ruang, apakah pansus dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah itu jalan akan diambil atau tidak itu tentunya pimpinan punya bahan pertimbangan,” ujar Khozin dalam program CNN Indonesia.
Khozin menegaskan bahwa DPR masih akan terus memantau perkembangan sikap lembaga dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, dia mengaku belum menerima salinan resmi dari putusan MK yang berhubungan dengan perkara ini.
Dia menyatakan bahwa informasi mengenai isi putusan itu baru diperolehnya secara sekilas dari media serta pernyataan yang beredar. “Baru sekilas membaca dari media, pernyataan-pernyataan yang sudah banyak beredar. Tentunya dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada respons secara kelembagaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khozin menegaskan bahwa DPR tetap menghormati putusan MK terkait dengan gugatan yang mempertanyakan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang didasari oleh fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Di sisi lain, Khozin menambahkan bahwa putusan MK tersebut akan dijadikan sebagai masukan dalam diskusi mengenai RUU Pemilu. Dia berpendapat bahwa keputusan ini dapat menjadi evaluasi untuk memastikan bahwa proses pemilu yang akan datang bisa memiliki mekanisme verifikasi syarat calon yang lebih transparan dan jelas.
“Untuk kemudian ke depannya menjadi mitigasi dan perbaikan-perbaikan. Sehingga proses verifikasi pemberkasan terkait dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden bisa lebih klir,” jelasnya.
Pada kesempatan sebelumnya, MK telah mengumumkan putusan untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berhubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada malam hari Selasa.
Komentar