Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Farhan Hilmy, telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai syarat bukti pendidikan untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Ia menuntut penyesuaian dalam aturan yang mengatur legalisasi bukti kelulusan agar mencakup ijazah dari pendidikan tinggi yang sah.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 382/PUU-XXIV/2026, di mana Farhan menguji Pasal 227 huruf l dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung pada Selasa, Farhan mengungkapkan bahwa ketentuan yang ada saat ini belum mampu mencakup berbagai jalur pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan internasional. Ia berpendapat, hal ini penting agar semua jalur pendidikan dapat diakui tentang kelulusan mereka.
“Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu,” ujar Farhan, yang juga mengacu pada laman resmi Mahkamah Konstitusi.
Pasal 227 huruf l UU Pemilu menjabarkan bahwa syarat administrasi untuk pendaftaran capres dan cawapres adalah bukti kelulusan yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Namun, Farhan melihat bahwa frasa dalam pasal tersebut terlalu membatasi pengakuan bukti kelulusan hanya pada jenjang pendidikan menengah saja.
Menurut Farhan, ketentuan ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemegang ijazah pendidikan tinggi yang sah untuk dijadikan sebagai alternatif bukti kelulusan. Ia berargumen bahwa pembatasan seperti ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.
Mengaitkan argumentasinya dengan konstitusi, Farhan merujuk kepada Pasal 28D ayat (1) dari UUD 1945, yang berbicara tentang kepastian hukum yang berkeadilan, serta Pasal 28D ayat (3) mengenai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dalam petitumnya, Farhan meminta agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jika tidak ditafsirkan untuk mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang berwenang dalam pendidikan tinggi bagi calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah.
Penting untuk dicatat bahwa permohonan ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan belum mencapai putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.
Pada sidang tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memimpin dengan didampingi oleh anggota panel lainnya, yakni Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dalam sesi nasihat hakim, Arsul Sani menekankan kepada Farhan untuk menyusun permohonan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang.
Arsul menyoroti beberapa aspek penting, termasuk mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, serta posita atau alasan di balik permohonan, yang dinilai belum memenuhi ketentuan penyusunan yang ada.
Ia juga mengingatkan bahwa permohonan yang tidak sesuai dengan syarat dapat dinyatakan tidak diterima atau kabur. Selain itu, Arsul menambahkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR bisa menjadi sarana bagi Farhan untuk menyampaikan argumentasi hukum dan aspirasi masyarakat terkait perubahan dalam pengaturan pemilu.
Komentar