Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, baru-baru ini melontarkan kritik terhadap narasi yang dibangun oleh para pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait permasalahan dokumen pendidikan setara SMA. Guntur menilai bahwa perdebatan mengenai lulusan luar negeri dan pelajar diaspora berpotensi untuk mengalihkan perhatian dari isu pokok yang tengah dibahas di Mahkamah Konstitusi.
Melalui akun X-nya pada tanggal 9 Oktober 2026, Guntur menegaskan bahwa inti permasalahan bukanlah pada sistem pendidikan luar negeri, melainkan pada kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam memenuhi syarat pendidikan untuk calon wakil presiden tersebut. Ia mengekspresikan pandangannya dengan tegas, “Jangan Mengalihkan Isu! Masalahnya Bukan Soal Lulusan Luar Negeri, Bukan Sistem Pendidikan yg Berbeda, Masalahnya Gibran Tidak Punya Ijazah Tamat SMA!”
Pernyataan ini menjadi bagian dari kritik politik yang Guntur sampaikan terkait cara Gibran memenuhi persyaratan pendidikan. Akan tetapi, ia juga menekankan bahwa kritik mengenai ketidaklengkapan dokumen serta anggapan terkait perlakuan berbeda dalam proses administrasi harus dipandang sebagai opini dari pihak yang berseberangan, bukan sebagai kesimpulan yang menunjukkan adanya pelanggaran.
Guntur Romli juga mencermati dampak dari polemik ini terhadap ribuan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia merasa perlu untuk mengingatkan pendukung Gibran agar tidak mengaitkan isu ini dengan nasib para pelajar tersebut. “Buat para pendukung Gibran, berhentilah berlindung di balik dalih “nasib lulusan luar negeri”, “sistem pendidikan yang berbeda antar negara”, atau “nasib diaspora”. Itu pengalihan isu yg murahan. Jangan seret ribuan anak bangsa yg belajar di luar negeri untuk menutupi borok satu orang: GIBRAN,” tegasnya dengan nada serius.
Dalam pernyataan lanjutan, Guntur membahas proses penyetaraan ijazah yang biasanya harus dijalani oleh masyarakat umum. Ia menyangkal argumentasi yang mengaitkan polemik ini dengan pengalaman para pelajar. Politikus dari PDIP ini memberikan contoh konkret mengenai proses penyetaraan ijazah yang biasanya memerlukan waktu dan dokumen yang cukup kompleks.
Menurutnya, lulusan yang belajar di luar negeri harus memperlengkapi diri dengan berbagai dokumen penting, termasuk ijazah atau sertifikat kelulusan, transkrip nilai, serta keterangan resmi dari perwakilan Indonesia. Ia mencatat bahwa proses administrasi tersebut sering kali memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berlanjut selama beberapa minggu.
Di sisi lain, Guntur mempertanyakan kecepatan penerbitan Surat Keterangan (Suket) yang diperoleh Gibran. Ia menunjukkan bahwa meskipun Gibran tidak membawa dokumen dasar kelulusan setara SMA secara lengkap, Suket yang bersangkutan dapat terbit dalam waktu yang sangat singkat. “Lalu Gibran? Tanpa membawa sertifikat atau ijazah tamat setara SMA, dengan dokumen minim bahkan tidak lengkap, Suket-nya bisa terbit tidak sampai sehari!” tegasnya.
Dalam konteks ini, Guntur menggambarkan kekhawatirannya terhadap perlakuan yang mungkin tidak adil dalam proses administrasi pendidikan. Ia berusaha untuk mendorong agar perhatian publik tetap pada substansi permasalahan dokumen yang perlu dipenuhi, bukan pada isu lain yang dapat mengaburkan fakta. Dengan pendekatan ini, ia berharap masyarakat dapat memahami pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pencalonan, terutama untuk posisi penting seperti wakil presiden.
Komentar