Themis Indonesia Law Firm, bekerja sama dengan Yayasan Dewi Keadilan, telah melakukan pelaporan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2022-2027 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Adapun pengaduan ini berkaitan erat dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah pengecualian persyaratan bukti kelulusan pendidikan sekolah menengah atas bagi para calon yang sudah memiliki ijazah dari institusi perguruan tinggi.
Ibnu Syamsu Hidayat, Associate dari Themis Indonesia, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan bagaimana aturan tersebut disusun. Ia kuatir ada ketentuan yang timbul selama proses harmonisasi, namun tidak pernah dicantumkan dalam materi uji publik atau saat rapat dengar pendapat.
“Dalam proses uji publik, RDP, dan apa yang telah diharmonisasi itu adalah hal-hal yang sangat berbeda,” jelas Ibnu saat berada di kantor DKPP.
Ibnu juga menekankan bahwa perbedaan yang ada perlu dijelaskan oleh penyelenggara pemilu. Ia bahkan mengajukan pertanyaan mengenai keterangan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sumber rekomendasi ketentuan dalam PKPU tersebut.
Presiden Joko Widodo telah resmi melantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 pada 12 April 2022. Berikut adalah nama-nama anggota KPU tersebut:
- Betty Epsilon Idroos
- Hasyim Asy’ari
- Mochammad Afifuddin
- Parsadaan Harahap
- Yulianto Sudrajat
- Idham Holik
- August Mellaz
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Mochammad Afifuddin telah diangkat sebagai Ketua KPU setelah Hasyim Asy’ari diberhentikan pada tahun 2024. Nama-nama yang tercantum di atas adalah susunan anggota yang dilantik pada awal masa jabatan, sehingga tidak semua anggota tercantum mencerminkan susunan aktif hingga Oktober 2026.
Di hari yang sama, Presiden Jokowi juga melantik lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2022-2027. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:
- Lolly Suhenty
- Puadi
- Rahmat Bagja
- Totok Hariyono
- Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Setelah pelantikan, Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawaslu melalui rapat pleno. Hal ini menunjukkan bahwa struktur Bawaslu telah lengkap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di periode tersebut.
Dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 18 ayat 3 mengatur tentang pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri, tetapi telah memiliki ijazah dari perguruan tinggi. Ketentuan ini menarik perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ibnu menekankan pentingnya kejelasan mengenai bagaimana ketentuan ini bisa ditetapkan. Ia berpendapat bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan penjelasan yang jelas agar masalah yang diangkat dalam pengaduan bisa dipahami secara transparan.
“Artinya, hal-hal yang demikian perlu kejelasan dan kami meminta kejujuran dari penyelenggara pemilu terkait dengan hal ini,” ungkapnya.
Laporan ini disampaikan kepada DKPP, lembaga yang bertugas menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Namun, perlu dicatat bahwa pelaporan ini belum membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran etik.
Isu terkait persyaratan pendidikan Gibran juga menjadi salah satu topik dalam perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini masih membawa dampak yang signifikan dalam konteks politik dan pemilihan mendatang.
Komentar