Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K Harman mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pengaturan Reforma Agraria perlu mencakup mekanisme yang memastikan bahwa putusan sengketa pertanahan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat banyaknya kasus yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hak bagi masyarakat dan badan hukum.
Benny menyoroti bahwa meskipun masyarakat atau entitas hukum berhasil memenangkan perkara pertanahan di pengadilan, kemenangan tersebut belum tentu menjamin kepastian hak. Pasalnya, setelah eksekusi putusan, masih ada proses administratif yang harus dilalui. Proses tersebut mencakup perubahan dan pencatatan data pertanahan yang terdaftar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, Benny menjelaskan pentingnya mempercepat pengimplementasian putusan hukum. Ia menyampaikan, “Di dalam regulasi yang ada, yang begini, itu harus melalui mekanisme hukum dulu, eksekusi dulu.” Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya adanya langkah konkret setelah pengadilan memberikan keputusan.
Contoh yang diberikan Benny menunjukkan realitas rumit yang sering dihadapi pasca-kemenangan hukum. Pihak yang telah memenangkan perkara masih diharuskan untuk menyelesaikan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk melakukan pencoretan atau perubahan nama yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB).
Lebih lanjut, Benny juga menekankan adanya masalah lanjutan yang sering muncul setelah putusan. Terdapat kemungkinan laporan pidana yang berkaitan dengan dokumen yang telah diperiksa selama persidangan. “Karena kalah tadi, maka dilaporkan lagi,” imbuhnya, menandakan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Melihat situasi yang ada, Benny menekankan bahwa perlu adanya perbaikan yang menyeluruh, tidak hanya pada substansinya saja, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan undang-undang tersebut. Ia mengharapkan RUU Reforma Agraria dapat memberikan kepastian dari tahap penyelesaian sengketa hingga pelaksanaan putusan yang diambil oleh pengadilan.
Benny berujar, “Masalah yang kita hadapi saat ini justru dua-duanya, aturan hukumnya tidak jelas, pelaksanaannya juga bermasalah.” Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak masyarakat terkait pertanahan.
Dengan harapan untuk memperbaiki keadaan, Benny berharap bahwa pembahasan RUU ini mampu menghasilkan prosedur yang lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang telah mendapatkan putusan hukum tetap. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali segala aspek yang berkaitan dengan proses hukum dan administrasi terkait pertanahan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.
Komentar