Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Hukum guna membahas mengenai kajian regulasi ganja medis di Indonesia. Langkah lintas lembaga ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meneliti penggunaan ganja dalam konteks medis dengan pendekatan yang rasional serta berbasis pada bukti ilmiah.
Diskusi ini juga berhubungan dengan permintaan dari Mahkamah Konstitusi agar pemerintah melakukan penelitian mendalam mengenai potensi pemanfaatan ganja dalam sektor kesehatan. Sementara itu, pemerintah akan terus menjaga perhatian terhadap perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, yang merupakan salah satu prioritas utama.
Dalam konteks ini, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi masa depan dari bahaya narkoba. “Intinya gini, intinya bahwa Presiden ingin menyelamatkan generasi ke depan sehingga Beliau ingin benar-benar ini generasi ke depan itu aman dari narkoba,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar pemerintah melakukan pengkajian khusus dalam penggunaan ganja untuk tujuan medis di Tanah Air. Permintaan ini tertuang dalam putusan perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024 yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah di bulan Maret 2024.
Dalam putusannya, MK menolak permohonan uji undang-undang yang diajukan oleh Pipit Sri Hartanti dan Supardji, orang tua dari seorang anak penderita cerebral palsy sejak dini. Permohonan ini berusaha untuk memperoleh legalitas penggunaan ganja dalam upaya pengobatan.
Mahkamah menilai bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk merubah ketentuan yang berlaku. Salah satu pertimbangannya adalah potensi ketergantungan yang dapat muncul dari penggunaan narkotika golongan I. “Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon tentang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Narkotika tidak beralasan menurut hukum,” tegas Guntur dalam keterangan tertulisnya.
Meskipun menolak permohonan tersebut, MK menekankan pentingnya penelitian dan pengkajian yang khusus agar isu ganja medis dapat diselesaikan dengan pertimbangan yang rasional dan ilmiah.
Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa isu pemanfaatan ganja untuk tujuan medis semakin banyak mendapat perhatian dari masyarakat, terutama terkait dengan kemanusiaan dan kebutuhan pengobatan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memberikan landasan ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan narkotika, termasuk kemungkinan untuk melakukan perubahan regulasi jika didukung dengan bukti yang memadai. Namun, kajian ini perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari manfaat medis, risiko kesehatan, potensi penyalahgunaan, hingga mekanisme pengawasan yang tepat.
Lebih lanjut, dalam putusannya, MK juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai narcotics tidak terbukti melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum secara keseluruhan.
Komentar