Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berlangsung normal, meskipun tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak signifikan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masalah kebakaran hutan dan musim kemarau tidak hanya mengganggu penerbangan, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sejumlah warga menghadapi kendala dalam akses terhadap air bersih, metode pembelajaran yang masih dilaksanakan daring, kenaikan harga bahan pangan, serta kualitas udara yang sudah berada dalam kategori berbahaya.
Suharyanto menyampaikan informasi ini dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada 23 September 2026. Ia menjelaskan bahwa meskipun transportasi darat, toko, dan lokasi usaha masih beroperasi, gangguan paling terasa adalah pada akses keluar-masuk Kalbar dan Kalteng melalui jalur udara akibat asap yang menghalangi.
Di Kalbar, isu ketersediaan air bersih menjadi indikator nyata dampak kemarau dan kebakaran lahan yang dirasakan oleh masyarakat.
Pada 15 September 2026, Pemerintah Provinsi Kalbar mendistribusikan 40 ribu liter air bersih ke lima lokasi di Kota Pontianak setelah warga melaporkan bahwa air dari PDAM terasa asin dan tidak layak untuk minum maupun memasak.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa situasi ini berkaitan dengan musim kemarau dan terjadinya intrusi air laut.
Permasalahan serupa juga muncul di daerah lain. Di Sekunder C, Kabupaten Kubu Raya, warga menerima pasokan air bersih karena sumber air menipis akibat kemarau yang bersamaan dengan terjadinya kebakaran lahan.
Ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi dan lalu lintas tetap berlangsung, sejumlah masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Asap dampak karhutla juga mempengaruhi sektor pendidikan.
Pemerintah Kota Pontianak telah memutuskan untuk berpindah dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring sejak Agustus 2026, menyusul memburuknya kualitas udara.
Pada 7 September 2026, sekolah-sekolah di Pontianak masih melanjutkan pembelajaran daring karena asap yang tebal dan kualitas udara dianggap berbahaya.
Jika dihitung dari kebijakan awal Agustus hingga akhir September, sudah memasuki bulan kedua pembelajaran daring.
Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun aktivitas pendidikan masih berjalan, metode yang digunakan tidak lagi sama, demi menjaga keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Dampak terhadap masyarakat juga terlihat jelas dalam pergerakan harga pangan.
Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat pada 22 September 2026 mengingatkan bahwa kebakaran lahan berpotensi meningkatkan inflasi di daerah tersebut, dengan dampak pada aktivitas masyarakat, distribusi barang, rantai pasok, serta ketersediaan dan harga komoditas pangan.
Di pasar, harga berbagai jenis sayuran dan cabai mengalami peningkatan, sesuai dengan laporan kondisi pasar pada bulan September.
Pemerintah Kota Pontianak juga merencanakan operasi pasar murah untuk menangani kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai.
Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa meski roda perdagangan tetap berputar, dampak ekonomi dari situasi lingkungan tetap ada dan tidak bisa diabaikan.
Permasalahan yang paling jelas terlihat adalah terkait dengan kualitas udara.
Pada 12 September 2026, indeks kualitas udara di kota mencapai angka berbahaya yaitu 1.368 berdasarkan pemantauan IQAir, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 761 mikrogram per meter kubik.
Beberapa hari setelah itu, pada 19 September, IQAir mencatat angka AQI Pontianak sebesar 298, yang termasuk kategori sangat tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 223,5 mikrogram per meter kubik.
Situasi ini memicu pemerintah daerah untuk meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.
Dengan demikian, meski pernyataan bahwa aktivitas masyarakat berlangsung normal, sangat penting untuk memahami konteks di balik kata tersebut. Masyarakat masih melakukan aktivitas sehari-hari, namun banyak yang harus menghadapi batasan dan risiko dari kualitas udara yang buruk.
BNPB mengakui bahwa kabut asap yang tebal masih menyelimuti wilayah Kalbar dan Kalteng.
Suharyanto menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan antara lain oleh Operasi Modifikasi Cuaca yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Ia memperkirakan bahwa penanganan kebakaran lahan baru dapat berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November 2026.
Komentar