Perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum penggantian posisinya oleh Suahasil Nazara menarik perhatian berbagai kalangan. Keputusan ini diambil Purbaya pada Kamis, 10 September 2026, menjelang pelantikan Suahasil yang berlangsung beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 14 September 2026.
Langkah tersebut melibatkan ratusan pejabat di Kemenkeu, dengan fokus utama pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan terhadap berbagai tingkatan pejabat, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrators, hingga pejabat fungsional dan unit organisasi noneselon.
Menanggapi masa jabatan yang berakhir, Purbaya menyampaikan pandangannya terkait perombakan pejabat yang ia lakukan. Dalam serah terima jabatan dengan Suahasil pada 15 September, ia mengakui hal tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penggantian dirinya.
“Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut),” kata Purbaya saat memberikan pernyataan kepada awak media.
Namun, ia juga menegaskan tidak ada konflik antara dirinya dan jajaran Kemenkeu. Purbaya menjelaskan bahwa keputusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. “Enggak ada gesekan. Yang jelas itu hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” ungkapnya.
Purbaya telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025 dan kini digantikan oleh Suahasil, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Isu terkait perombakan pejabat di Kemenkeu mulai mencuat setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. Mereka berharap agar perombakan yang dilakukan pada masa Purbaya bisa ditunda atau dibatalkan.
Bimo mengungkapkan adanya sejumlah nama dalam daftar perombakan yang tidak menjalani proses assessment talent management. “Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujarnya pada 16 September.
Lebih lanjut, Bimo berpendapat bahwa langkah tersebut dapat menciptakan sinyal negatif bagi pegawai yang telah menjalani proses seleksi dan asesmen. Oleh karena itu, bersama dengan Dirjen Bea Cukai, ia mendesak agar proses perombakan tersebut dipertimbangkan kembali.
Bimo juga menekankan bahwa pejabat yang dianggap tidak memenuhi kriteria, serta yang diduga tidak mengikuti tahapan seleksi, akan dicoret dari daftar dan dikembalikan ke posisi semula.
Saat ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum mengambil keputusan akhir mengenai perombakan pejabat yang sudah dilakukan. Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih mendiskusikan proses yang telah dilalui dan meminta masukan dari semua unit eselon I Kemenkeu.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujarnya di Istana Kepresidenan.
Dalam situasi ini, kinerja dan dinamika di Kemenkeu menjadi sorotan publik, terutama terkait bagaimana sistem manajemen pegawai dan penempatan posisi yang dilakukan. Perombakan ini tidak hanya mempengaruhi jalannya pemerintahan, namun juga memberikan dampak pada stabilitas organisasi di tubuh Kementerian Keuangan yang memiliki peran vital dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran negara.
Komentar