Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen untuk mendorong penggunaan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam proyek pembangunan jalan tol. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan produk lokal, mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor, serta meningkatkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita berharap dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara, yang diharapkan mencapai kurang lebih 4 triliun per tahun,” tegas Menteri PU Dody Hanggodo dalam Focus Group Discussion mengenai penyelarasan ekosistem jalan tol untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, Kementerian PU telah mengeluarkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur tentang penggunaan Aspal Buton Olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan. Regulasi ini mencakup pemanfaatan Asbuton, pembinaan teknis, pengadaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, termasuk pemberian insentif.
Lebih lanjut, Kementerian PU juga telah menetapkan Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 yang mengatur tentang penggunaan Asbuton Olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan dalam periode 2026 hingga 2029. Keputusan tersebut mencakup tahapan target pemanfaatan Asbuton olahan, ketentuan penggunaan dan substitusi aspal, serta persyaratan produk dan kesiapan implementasi.
Salah satu inovasi dalam kebijakan ini adalah peluncuran Aspal Merah Putih A30, yang merupakan produk 100% buatan Indonesia. Aspal ini terdiri dari 30% bitumen Asbuton yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dan 70% aspal minyak yang dihasilkan oleh Pertamina. Pemanfaatan Aspal Merah Putih A30 ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan Asbuton olahan dari level saat ini sekitar 4% menjadi 30% dalam waktu dekat.
Selain itu, pengembangan berkelanjutan menuju Aspal Merah Putih A100, yang berbasis 100% bitumen Asbuton, juga sedang direncanakan. Produk ini diperkirakan mampu memberikan penghematan devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahun.
“Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis. Semua pemangku kepentingan harus bergerak,” ungkap Menteri Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dody menekankan pentingnya menjaga agar penerapan Asbuton tidak membebani biaya bagi badan usaha maupun masyarakat. Aspek efisiensi harus menjadi fokus utama agar penggunaan Asbuton tidak berdampak pada tarif atau biaya pembangunan jalan tol. “Saya tidak mau jika nanti Asbuton ini membebani biaya atau cost dari BUJT. Jadi, target dari Asbuton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal hari ini atau kalau bisa kurang. Jadi kalau lebih tinggi, saya berharap teman-teman BUJT dan ATI wajib menolak, karena nanti akan berdampak pada tarif tol itu sendiri,” tambahnya.
Selain fokus pada pemanfaatan produk lokal, Menteri Dody juga menggarisbawahi perlunya kepastian hukum dan iklim investasi yang baik dalam pengembangan ekosistem jalan tol. Saat ini, panjang total jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.128,30 kilometer, terdiri dari 76 ruas yang dikelola oleh 54 BUJT, dengan nilai investasi sekitar Rp779 triliun. Jaringan ini berfungsi untuk memperkuat konektivitas menuju berbagai pusat kegiatan, termasuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan pusat ekonomi lainnya.
Namun, kualitas pemeliharaan jalan tol juga menghadapi tantangan, terutama terkait kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih berpotensi meningkatkan kebutuhan pemeliharaan dan rekonstruksi serta berdampak pada keselamatan dan kelancaran distribusi logistik nasional. Dalam upaya pengawasan, hingga kini telah terpasang 47 unit Weigh-in Motion (WIM) di jaringan jalan tol Indonesia.
Ke depan, Menteri Dody menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, BUJT, sektor swasta, asosiasi, akademisi, dan seluruh pihak terkait untuk membangun ekosistem jalan tol yang lebih terintegrasi. Konektivitas jalan tol tidak hanya sekadar menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya, tetapi juga harus menghubungkan pusat produksi dengan pasar, investasi dengan lapangan pekerjaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan ini sejalan dengan sasaran PU608, di mana fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%. “Karena itu, saya melihat pentingnya FGD ini yang tidak hanya untuk menyatukan langkah kita semua, tapi juga menyatukan pandangan kita ke depan. Sekarang yang kita sambungkan bukan hanya jalan; kita sedang menyambungkan pusat produksi dengan pasar-pasar, investasi dengan pekerjaannya, dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Komentar