Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa partainya tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden RI yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini, Demokrat memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemilihan wakil presiden pengganti.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, pada Jumat, 13 November 2026. Ia menegaskan, “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.”
Menurut AHY, langkah tersebut sejalan dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu, Partai Demokrat memilih untuk menyerahkan proses pengusulan calon kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan pilihan mereka. Sikap ini mencerminkan komitmen Demokrat untuk menjalankan prinsip-prinsip konstitusi dengan baik.
Apa yang disampaikan oleh AHY itu telah melalui konsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Konsultasi dilakukan melalui video call pada Jum’at pagi, ketika SBY dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. AHY membenarkan bahwa keputusan ini merupakan sikap resmi partai dalam menghadapi perkembangan politik setelah Gibran mengundurkan diri dari posisinya.
Dengan keputusan ini, Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak akan mengusulkan kader atau tokoh tertentu untuk menggantikan Gibran. Ini menunjukkan bahwa partai menghargai proses demokratis dan memilih untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang.
Tidak hanya menyampaikan sikap terkait pengusulan calon wakil presiden, AHY juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif. Ia meminta publik untuk memberikan ruang bagi proses konstitusi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. AHY menekankan pentingnya agar pemerintah tetap menjalankan tugas dan memastikan agenda pembangunan tidak terganggu oleh dinamika politik yang ada.
Dalam pandangannya, dinamika politik yang terjadi tidak seharusnya memengaruhi kehidupan masyarakat. AHY mengajak semua pihak untuk memahami pentingnya menjaga stabilitas sosial, dengan menyatakan, “Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita.”
Demokrat berharap agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan kelancaran proses politik, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran masyarakat sangatlah vital agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
Komentar