ASPIRASIINDONESIA.COM Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjelaskan, proses penentuan pengganti wakil presiden telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Denny merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. Kedua aturan tersebut mengatur kewenangan Presiden mengusulkan calon dan tugas MPR memilih wakil presiden pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat kepada MPR. Sementara itu, keputusan akhir mengenai sosok yang akan mengisi jabatan tersebut berada di tangan MPR.
Baca juga: Denny Indrayana Mundur dari Gugatan Pendidikan Gibran di PTUN, Apa Alasannya?
Ada Syarat Terkait Partai Pengusung
Dalam penjelasannya, Denny juga menyoroti ketentuan mengenai asal-usul calon pengganti wakil presiden. Ia merujuk pada Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan tersebut.
Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai keterkaitan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.
Namun, ketentuan tersebut perlu dibaca secara cermat bersama Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3 agar tidak mencampuradukkan mekanisme pengisian satu jabatan wakil presiden dengan pemilihan presiden dan wakil presiden ketika keduanya mengalami kekosongan secara bersamaan.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari
Mekanisme lebih terperinci tercantum dalam Pasal 46 UU MD3. Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Kedua calon juga diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang MPR sebelum pemungutan suara dilakukan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden. Jika perolehan suara kedua kandidat sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berhak memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah ditetapkan, wakil presiden terpilih akan dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Dengan mekanisme tersebut, pengisian jabatan wakil presiden bukan dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.
Prabowo mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih pengganti Gibran hingga akhir masa jabatan pemerintahan.
Komentar