PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden tidak seharusnya menghentikan evaluasi yang berkaitan dengan proses pencalonannya. Menurut partai yang memiliki lambang banteng ini, masalah tersebut tetap terkait dengan tanggung jawab konstitusional serta integritas lembaga negara.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa mundurnya Gibran tidak menghilangkan persoalan yang muncul selama proses pencalonannya hingga terpilihnya sebagai wakil presiden. Dalam keterangannya, Hasto dengan tegas menyampaikan, “Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi.”
Hasto juga menekankan bahwa isu yang muncul tidak hanya menjadi persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga melibatkan aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral yang harus diemban pemimpin kepada masyarakat. Menurutnya, semua elemen ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam proses evaluasi selanjutnya.
Lebih jauh, ia juga mengaitkan evaluasi ini dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut syarat usia minimum serta pendidikan calon wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencalonan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap langkah yang ditempuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Oleh karena itu, PDIP berharap agar evaluasi mendalam terhadap proses pencalonan Gibran dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu yang muncul. Penekanan pada tanggung jawab konstitusi dan legitimasi kekuasaan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi proses politik di masa mendatang.
Dalam situasi yang terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk tetap mengikuti perkembangan dan mengambil pelajaran dari proses ini. Evaluasi yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya dapat menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan integritas lembaga negara.
Komentar