Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang.
Gibran mengunjungi Kompleks Parlemen di Senayan untuk menyerahkan surat tersebut secara langsung. Kegiatan ini berlangsung sekitar pukul 11.16 WIB, di mana Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut.
Muzani mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan Gibran adalah untuk menyampaikan maksud dari pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. “Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.
Lebih lanjut, Gibran meminta kepada MPR agar segera menindaklanjuti surat pengunduran diri yang telah disampaikan. Pimpinan MPR telah merencanakan rapat pimpinan pada hari yang sama untuk membahas langkah-langkah selanjutnya mengenai pengunduran diri tersebut.
Setelah rapat pimpinan, MPR berencana mengadakan rapat gabungan yang akan melibatkan antara lain pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat ini bertujuan untuk mendalami proses lanjutan terkait pengunduran diri Gibran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengisi kekosongan jabatan.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Pengganti
Ketua MPR, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Jika terjadi kekosongan jabatan, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melaksanakan sidang guna memilih Wakil Presiden definitif yang baru sebagai pengganti Gibran. “Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” jelas Muzani.
Aturan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut menyatakan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, proses selanjutnya akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto yang bertugas untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Jadwal kedatangan Gibran ke MPR sebelumnya diumumkan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajarannya di Gedung DPR. Rapat tersebut diadakan pada hari yang sama, menandakan bahwa ada agenda penting yang mendesak terkait posisi Wakil Presiden.
Sekarang ini, perhatian publik tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh MPR dalam menanggapi pengunduran diri ini. Proses pemilihan pengganti Gibran tentu akan menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, mengingat posisi Wakil Presiden memiliki peranan yang sangat krusial dalam pemerintahan.
Dengan berakhirnya masa jabatan Gibran, diharapkan MPR dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memilih pengganti yang tepat untuk melanjutkan roda pemerintahan. Pengunduran diri ini menciptakan tantangan baru bagi MPR dan pemerintah dalam memberikan kepemimpinan yang efektif bagi negara.
Komentar