ASPIRASIINDONESIA.COM Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu desakan politik.
Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mengusulkan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan tersebut.
Sudding menilai keputusan MA yang mengabulkan gugatan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus menjadi perhatian serius.
Menurut dia, putusan itu perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung,” kata Sudding, Minggu (8/11/2026).
Baca juga: Proses Aduan Dokumen Pendidikan Gibran, Bareskrim Tindak Lanjuti Putusan MA dan MK
Anggota Komisi III DPR RI itu berpandangan, pengunduran diri merupakan langkah yang sebaiknya ditempuh Gibran untuk menghormati putusan pengadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan publik.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur,” ujarnya.
Apabila Gibran tidak mengambil langkah tersebut, Sudding menyebut DPR dapat mempertimbangkan penggunaan hak konstitusional melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP).
Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” tutur Sudding.
Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada 30 Oktober 2026. Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Putusan itu kini menjadi dasar desakan Sudding agar persoalan status jabatan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme politik dan konstitusional.
Baca juga: MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Didesak Mundur dari Wapres Demi Tegaknya Hukum
Meski demikian, konsekuensi putusan terhadap jabatan wakil presiden tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Komentar