Sejumlah bantuan pemerintah kembali disiapkan untuk masyarakat menjelang akhir 2026. Program tersebut mencakup Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi ketentuan serta bantuan pangan berupa 30 kilogram beras untuk 33,2 juta keluarga. Meski sama-sama menjadi bagian dari stimulus ekonomi, kedua bantuan ini memiliki sasaran penerima yang berbeda. Pemerintah menetapkan persyaratan khusus agar penyalurannya tepat sasaran.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU ditujukan kepada pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan dari pemerintah. Besaran bantuan ini mencapai Rp900.000 untuk periode tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 setiap bulan. Mengacu pada ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria. Persyaratan tersebut meliputi:
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menghasilkan penghasilan bulanan maksimal Rp3,5 juta atau sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
- Tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, maupun Polri.
Selain itu, pemerintah juga lebih memprioritaskan pekerja yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelumnya. Batas penghasilan penerima akan memperhatikan ketentuan upah minimum daerah. Jika UMK di suatu daerah lebih dari Rp3,5 juta, maka acuan penghasilan akan disesuaikan dengan UMK tersebut. Sementara bagi daerah yang tidak memiliki UMK, UMP akan dijadikan dasar perhitungan.
Penyaluran bantuan ini direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Proses penyalurannya akan dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia. Untuk mengetahui status penerimaan bantuan, pekerja dapat mengakses situs resmi Kemnaker. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi sesuai ketentuan, sehingga tidak perlu ada pendaftaran secara mandiri dari pekerja.
Di sisi lain, program bantuan pangan juga disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan penyaluran beras sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 33,2 juta keluarga sebagai sasaran program ini. Penerima bantuan beras tersebut berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setiap keluarga berhak mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan mekanisme penyaluran ini, setiap keluarga akan menerima total beras sebanyak 30 kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan program secara nasional, pemerintah telah menyiapkan pasokan beras dalam jumlah besar yang mendekati 1 juta ton.
Distribusi bantuan beras akan dilakukan melalui pemerintah desa dan kelurahan agar dapat menjangkau keluarga yang terdata sebagai penerima dengan lebih efektif. Artinya, bantuan ini tidak akan diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan berdasarkan data tingkat kesejahteraan untuk menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut.
Selain bantuan tunai dan pangan, pemerintah juga mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses terhadap layanan perbankan. Program Satu Orang Satu Rekening menjadi salah satu upaya untuk memperluas inklusi keuangan. Sasarannya adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga 4 yang belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal.
Dalam program ini, pemerintah memberikan fasilitas pembukaan rekening tanpa biaya. Setiap penerima juga akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000. Rangkaian program ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi menjelang akhir tahun. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah berharap bantuan ini dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli di tengah tantangan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Komentar