Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu korban dalam dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi lainnya di institusi kepolisian. Dalam pidatonya, ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mengingat kasus ini berpotensi membawa dampak yang serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar di Maluku, yang berlangsung pada hari Sabtu, 7 November 2026. Ia menjelaskan bahwa penyadapan tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga dirinya. Bahlil menyatakan, “Tidak hanya Kepala Negara yang disadap. Saya pun disadap. Awak pun disadap rupanya, dan saya takut juga itu barang disadap.”
Lebih lanjut, ia menganggap bahwa isu penyadapan yang menyangkut individu-individu penting seperti dirinya dan tokoh lainnya adalah hal yang sungguh serius dan perlu ditangani dengan transparansi. Menurut Bahlil, praktik penyadapan semacam ini dapat mengancam kehidupan demokrasi apabila tidak didukung oleh regulasi yang jelas. Oleh karena itu, ia meminta agar pihak kepolisian menyelidiki semua pihak yang terlibat dan mengungkapkan dengan jujur siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan tersebut.
Di samping pernyataannya mengenai dugaan penyadapan, Bahlil juga menanggapi isu yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan yang melibatkan beberapa jenderal dan ketua umum partai politik lainnya sebelum penangkapan sejumlah petinggi Polri. Informasi yang beredar menyebutkan adanya pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam sebelum penangkapan, dan Bahlil dikaitkan dengan dugaan tersebut.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa ia tidak pernah menghadiri pertemuan yang dimaksud. Ia secara tegas meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut membuktikan kebenarannya melalui jalur hukum. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk mengungkapkan identitas individu yang disebut terlibat dalam pertemuan itu, “Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” tegasnya.
Bahlil mengingatkan bahwa penyebaran narasi tanpa bukti yang kuat dapat menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat. Ia berpendapat bahwa kebebasan dalam berdemokrasi seharusnya tidak disalahgunakan untuk menyebarkan tuduhan yang tidak berdasar. Sebagai tokoh publik, ia merasa penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan hukum di tanah air.
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, Bahlil mengajak semua pihak, baik dari kalangan politik maupun penegak hukum, untuk menjaga integritas dan transparansi di dalam proses hukum. Keberanian untuk mengungkap kebenaran serta mengatasi berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, seperti penyadapan, sangat penting demi keutuhan demokrasi dan kepercayaan masyarakat kepada sistem yang ada.
Komentar