Besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh kementerian dan lembaga ternyata tidaklah seragam. Setiap instansi memiliki kebijakan tersendiri yang menentukan nominal tunjangan berdasarkan kelas jabatan serta tanggung jawab pegawai.
Dalam beberapa instansi, tunjangan yang diberikan bisa mencapai angka yang signifikan, bahkan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Contohnya, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat mencapai hingga Rp127,71 juta untuk jabatan tertentu.
Berikut adalah beberapa instansi dengan tunjangan kinerja yang cukup tinggi, sesuai dengan ketentuan yang ada:
Pemprov DKI Jakarta menerapkan skema TPP yang bervariasi tergantung pada jabatan dan kelas pegawai. Menurut data yang telah dihimpun, besaran TPP bervariasi antara Rp2.125.000 hingga Rp127.710.000. Tunjangan tertinggi diberikan kepada jabatan Sekretaris Daerah.
DJP merupakan salah satu instansi yang memiliki tunjangan kinerja yang tinggi. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 96 Tahun 2017, tunjangan yang diterima pegawai DJP berbeda-beda sesuai dengan peringkat jabatan mereka. Angka yang tercatat sebelumnya mencapai Rp117.375.000 untuk jabatan tertinggi dan Rp5.361.800 untuk jabatan terendah. Pada tahun 2026, Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 39 Tahun 2026 yang mengubah cara penghitungan tunjangan kinerja pegawai di DJP.
Untuk pegawai Kementerian Keuangan di luar DJP, mereka memiliki skema tunjangan kinerja tersendiri. Data sebelumnya mencatat kisaran tukin antara Rp2,5 juta hingga Rp47 juta. Besaran aktual tunjangan ini akan bergantung pada kelas jabatan serta ketentuan yang berlaku di masing-masing unit organisasi.
Setelah terjadinya restrukturisasi kabinet pada tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM dibagi menjadi beberapa kementerian. Oleh karena itu, besaran tunjangan yang sebelumnya diterima oleh Kemenkumham, yaitu antara Rp2,8 juta hingga Rp49 juta, tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan tunggal untuk seluruh kementerian hasil pemisahan, masing-masing kementerian kini memiliki ketentuan tersendiri.
BPKP juga memiliki tunjangan kinerja yang berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp42 juta, sesuai dengan data yang tersedia. Nominal ini ditentukan oleh kelas jabatan pegawai serta ketentuan tunjangan yang berlaku di lingkungan BPKP.
Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan ketentuan baru mengenai tunjangan kinerja melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2025. Berdasarkan lampiran aturan tersebut, tunjangan untuk kelas jabatan 1 adalah Rp2.575.000, sementara untuk kelas jabatan 17 dapat mencapai Rp41.550.000 per bulan. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian PUPR.
Tunjangan kinerja pegawai BPK berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp41 juta. Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan kelas jabatan dan tanggung jawab masing-masing pegawai.
Mahkamah Agung juga memiliki skema tunjangan kinerja untuk pegawai di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Tunjangan yang diberikan berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp37 juta. Penetapan kelas jabatan serta tunjangan pegawai diatur melalui Keputusan Ketua MA Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024.
Penting untuk dipahami bahwa angka-angka tersebut merupakan data yang berhasil dikumpulkan dan tidak mencerminkan setiap perubahan terbaru di masing-masing instansi. Tunjangan kinerja berbeda dari gaji pokok, sehingga total penghasilan pegawai tidak terlepas dari faktor lain di luar tukin.
Komentar