Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjadikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kesempatan untuk membersihkan jajaran kepolisian. Mahfud menilai pentingnya pengawasan terhadap kelompok di dalam Polri yang terhubung dengan Listyo Sigit Prabowo.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di kanal YouTube iNews, Mahfud menekankan, “Saya setuju, supaya ini dijadikan momentum oleh Pak Suyudi untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur ke Listyo-an ini. Yang juga banyak orang mengatakan ini unsur-unsur Solo.” Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan Mahfud terhadap dinamika internal yang dapat memengaruhi profesionalitas Polri.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengangkat isu pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Listyo Sigit. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Prabowo menunjukkan ketidakjalasan loyalitas beberapa anggota kepolisian yang seharusnya bekerja demi kepentingan negara. “Iya (pengaruh Jokowi ke Listyo), katanya pengaruh itu kan, Pak Listyo itu kan bekerja untuk Pak Jokowi. Itu kan sudah ramai beritanya, buktinya nyadap Presiden. Wong dia pembantu presiden, kok nyadapnya presiden, berarti tidak bekerja untuk presiden dia,” ungkap Mahfud.
Mahfud melihat kasus penyadapan ini sebagai pemicu penting untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Dia berharap agar Polri dapat kembali menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan kepentingan publik. Mahfud menegaskan bahwa instansi kepolisian harus bersih dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dasar institusi.
Dia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada rekomendasi untuk perbaikan Polri yang dirancang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja aparat penegak hukum tersebut. “Saya yakin, ini waktunya bagi Polri untuk bersih-bersih, untuk profesional, untuk negara. Silakan. Karena kita dulu diminta membuat rekomendasi untuk perbaikan Polri, itu sudah bagus,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Mahfud menekankan bahwa tindakan cepat dan tepat dari Kapolri sangat diperlukan untuk menghindari semakin mendalamnya masalah di internal kepolisian. Seiring dengan berkembangnya isu-isu besar yang melibatkan pejabat tinggi, Polri harus mampu menunjukkan komitmen kepada masyarakat untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, keputusan dan langkah-langkah yang diambil akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Situasi di dalam Polri yang penuh dengan dinamika dan tantangan ini mengharuskan semua pihak untuk bersinergi demi perbaikan yang berkelanjutan. Mahfud, dengan pengalamannya di dunia hukum dan politik, berharap agar pengawasan yang ketat terhadap praktik di dalam kepolisian dapat membantu menuntun Polri menuju arah yang lebih baik.
Keberanian Kapolri untuk mengatasi masalah ini akan menciptakan sebuah landasan baru bagi institusi kepolisian, yang diharapkan dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hanya dengan melakukan perbaikan struktural dan mendalam, Polri dapat membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
Komentar