Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini memberikan perhatian serius terhadap tindakan PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong langkah lanjutan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Faldo menekankan bahwa komunikasi politik antara PDIP dan PKS di DPR RI seharusnya lebih difokuskan pada pembahasan kebijakan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, salah satunya melalui revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Dalam acara Sapa Indonesia Malam di KompasTV yang disiarkan pada Senin (26/10/2026), Faldo merespons inisiatif PKS yang menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR untuk membahas tindak lanjut putusan MK tentang ijazah Gibran. Upaya ini mendapatkan sambutan positif dari PDIP.
Faldo menilai bahwa terdapat perbedaan arah politik antara PDIP dan PKS, sehingga fokus komunikasi kedua partai ini menjadi sorotan ketika berbicara mengenai permasalahan Gibran. Ia berpendapat, “Langkah juga kemampuan Mas Gibran ini. Maksud saya, dua partai yang jalannya beda, PDIP sama PKS bisa duduk satu meja, nih.”
Dia berharap agar komunikasi lintas partai dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, alih-alih berfokus pada polemik yang melibatkan satu individu saja.
“Sayangnya yang mempersatukan PDIP dan PKS bukan program untuk masyarakat, tetapi ada satu nama yang lagi ditarget. Bayangkan seandainya persatuan ini dipakai untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti kita sama-sama happy,” tambahnya.
Faldo mengungkapkan bahwa DPR seharusnya memanfaatkan momentum pembahasan keputusan MK ini untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khusunya melalui revisi UU Pemilu. Menurutnya, penyusunan aturan yang lebih jelas akan memberikan dampak yang lebih luas ketimbang perdebatan yang hanya berpusat pada syarat pendidikan seorang pejabat.
“Usul saya, Bapak-Ibu yang di DPR sana bikin aturannya, revisi UU Pemilu itu kan lagi dibahas. Nah, di situlah kami kira persatuan ini akan melahirkan aturan yang sangat berdampak bagi jutaan anak muda,” papar Faldo.
Ia menekankan bahwa tindak lanjut keputusan MK sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki aturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta peserta pemilu. “Bukan hanya sekadar polemik untuk satu orang yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi, kami kira jika ini memang serius partai-partai, bikin aturannya, naikin ke undang-undang, toh pada di DPR semua,” tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa langkah partainya dalam menindaklanjuti putusan MK tidak hanya berfokus pada sosok Gibran Rakabuming Raka semata. Menurut Guntur, PDIP melihat adanya isu konstitusional yang harus ditangani dengan serius. Ia juga menyatakan bahwa partainya telah mendengar aspirasi dari berbagai pihak terkait polemik mengenai ijazah Wakil Presiden tersebut.
“Tentu saja persoalan ini bukan hanya soal Mas Gibran semata, tetapi ini pelanggaran terhadap konstitusi dan manipulasi peraturan dari perundang-undangan yang dibelokkan hanya untuk satu orang,” ungkap Guntur Romli.
Pernyataan ini mencerminkan perbedaan perspektif antara PSI dan PDIP mengenai fokus dan pendekatan dalam menanggapi masalah ijazah Gibran, yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.
Komentar