Polemik mengenai ijazah sekolah menengah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Perdebatan tersebut muncul di tengah sayembara yang digagas pakar hukum Denny Indrayana untuk menemukan atau menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
Di tengah perbincangan ini, perjalanan pendidikan Gibran kembali disorot. Mantan kader PSI, Ade Armando, mengungkapkan bahwa penting untuk melihat secara menyeluruh karena sebagian pendidikan menengah Gibran diambil di luar negeri. “Kita semua harus tahu Gibran memang tidak pernah lulus SMA di Indonesia,” ujar Ade dalam sebuah tayangan di Instagram pada 21 Agustus 2026.
Menurut Ade, Gibran menyelesaikan pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, antara tahun 2002 hingga 2004. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di UTS Insearch, Sydney, Australia, dari 2004 hingga 2007. “Dia tidak punya ijazah SMA karena dia mengikuti proses pendidikan sekolah menengah di luar negeri yang setara dengan SMA di Indonesia,” tambah Ade.
Setelah mengakhiri studinya di Australia, Gibran melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS), yang bekerja sama dengan University of Bradford, pada periode 2007 hingga 2010.
Ade berpendapat bahwa riwayat pendidikan Gibran sangat penting untuk memahami dokumen pendidikan yang dimilikinya. Menurutnya, permasalahan ini bukan karena Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, melainkan karena jalur pendidikannya diambil di luar negeri.
Kesetaraan pendidikan yang dicapai Gibran juga menjadi elemen penting dalam polemik ini. Ade mengemukakan bahwa pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri telah mendapatkan pengakuan kesetaraan melalui dokumen resmi dari pemerintah. “Ya setara, dan itu ditetapkan melalui surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkap Ade.
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah mencuat saat ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam memenuhi persyaratan pencalonan tersebut.
Ade menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan tentang status pendidikan Gibran serta pengakuan kesetaraannya, sehingga polemik yang ada dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pendidikan di luar negeri sering kali memiliki bentuk dan sistem yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan di dalam negeri.
Melalui diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika menilai kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang. Dalam hal ini, Gibran memiliki pengalaman belajar di lembaga pendidikan internasional yang diakui, yang tentunya berkontribusi pada kemampuannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di tingkat nasional.
Ke depannya, penting bagi masyarakat untuk terus mencermati berbagai isu terkait pendidikan dan keabsahannya, terutama bagi tokoh publik yang memegang posisi penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan status pendidikan, tetapi juga dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemimpin yang ada. Dengan pemahaman yang tepat mengenai riwayat pendidikan dan akreditasi, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menilai calon pemimpin mereka.
Komentar