Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong agar agen perlindungan sosial (perlinsos) diperluas guna mempercepat proses validasi data, serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif.
Agen perlinsos berfungsi sebagai relawan atau pendamping yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial yang berbasis digital.
Peran mereka sangat vital dalam mendampingi keluarga, tetangga, dan warga lainnya yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital.
Hal ini disampaikan oleh Tito dalam sebuah rapat yang membahas perluasan perlinsos dan rencana implementasinya untuk tahun 2027, yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial.
Tito menekankan bahwa keberadaan agen perlinsos menjadi elemen kunci dalam mempercepat proses validasi, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi atau kemampuan dalam pengoperasian perangkat digital.
“Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen ini dilatih, kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Ini kecepatannya sangat tinggi karena hanya lima sampai tujuh detik saja. Begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung (muncul),” ungkap Tito.
Tito menjelaskan bahwa data dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi fondasi utama dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial.
Data Dukcapil menyimpan informasi biometrik, yang mencakup sidik jari, pengenalan wajah (face recognition), dan data retina. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan sistem untuk memverifikasi identitas masyarakat dalam waktu yang sangat singkat.
Selain mempercepat pemeriksaan identitas, pemanfaatan data Dukcapil juga mendukung pembaruan informasi penerima bansos secara berkala.
“Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain,” jelas Tito.
Pemerintah berupaya mengintegrasikan informasi Dukcapil dengan data dari kementerian dan lembaga lain, guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi calon penerima bantuan.
Contohnya, Tito menyebutkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek kepemilikan tanah dan dengan kepolisian untuk memverifikasi kepemilikan kendaraan.
Penggabungan data tersebut dinilai penting untuk menyusun profil masyarakat yang menjadi target program serta membantu pemerintah dalam menilai kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
Peluasan agen perlinsos akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta karakteristik tiap wilayah. Pemerintah berupaya menyiapkan pola pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan struktur masyarakat setempat.
Misalnya, di Bali, agen perlinsos berasal dari para kader posyandu. Keberadaan banjar sebagai ruang interaksi sosial masyarakat dianggap dapat mempermudah proses pengumpulan dan validasi data.
“Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial,” terang Tito.
Dengan pendekatan ini, diharapkan proses validasi dan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, serta tepat sasaran. Implementasi agen perlinsos tentu saja diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, program ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketidakadilan dalam akses bantuan sosial di Indonesia.
Komentar