Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan akan ada pencopotan pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) setelah mengamati adanya ketidaksesuaian antara laporan kekeringan dan kondisi nyata di lapangan.
Keputusan ini diambil setelah Dody melaksanakan inspeksi mendadak di beberapa wilayah di Jawa Barat pada tanggal 26 September 2026. Peninjauan dilakukan di beberapa desa, seperti di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Cirebon.
Dody mengungkapkan bahwa beragam posisi akan dicopot, termasuk Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, kepala balai, kepala satuan kerja (Kasatker), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terkait.
“Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot. Enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot. Udah pasti itu,” tegasnya setelah melakukan tinjauan terhadap lokasi yang mengalami kekeringan.
Keputusan pencopotan itu muncul setelah Dody menganalisis perbandingan antara laporan internal Kementerian PU dengan kondisi sawah yang ia lihat secara langsung.
Dalam laporan yang diterima, sistem pemantauan irigasi nasional menunjukkan bahwa semua dalam keadaan aman. Ditjen SDA juga mencatat bahwa mereka telah berhasil mengalirkan air tambahan ke sekitar 73.000 hektare sawah yang sebelumnya berisiko mengalami kerusakan.
Namun, saat terjun langsung ke lapangan, Dody menemukan bahwa sejumlah lahan pertanian masih mengalami kekeringan. Ia mendapati sekitar 1.000 hektare lahan di salah satu lokasi yang masih kering, dan sekitar 400 hektare di lokasi lainnya.
Dody menilai situasi ini menandakan adanya masalah dalam pelaporan dan pengawasan terhadap penanganan irigasi. Ia mengkritisi pihak teknis yang dinilai terlalu bergantung pada laporan dari daerah tanpa memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan.
Dody menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) mengenai pencopotan para pejabat akan ditandatangani pada 28 September 2026 dan diharapkan sudah berlaku paling lambat pada 29 atau 30 September 2026.
Pejabat yang akan terkena dampak pergantian termasuk mereka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan irigasi, kepala balai wilayah sungai, Kasatker, dan PPK yang terlibat dalam isu tersebut.
Langkah ini sejalan dengan usaha untuk mempercepat penanganan kekeringan di berbagai wilayah pertanian.
Di tengah evaluasi terhadap tim teknis, Kementerian PU mencatat bahwa hingga tanggal 24 September 2026, mereka telah melakukan penanganan kekeringan di 3.288 lokasi secara nasional.
Dari total tersebut, sebanyak 358 lokasi berhubungan langsung dengan kawasan persawahan. Penanganan di sektor pertanian mencakup sekitar 141.440 hektare lahan, di mana 272 lokasi telah berhasil ditangani, sementara 86 lokasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Upaya yang dilakukan mencakup pemompaan air dari sungai ke sawah, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, pengaturan distribusi air, dan pemasangan pipa untuk memastikan pasokan air yang memadai.
Dody menekankan bahwa berbagai persoalan kekeringan tersebut sebenarnya bisa ditangani dengan langkah-langkah teknis yang lebih sederhana dan efektif.
Komentar