Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk meneliti lebih dalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.
Deddy Yevry Sitorus, sebagai anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa keberadaan Pansus sangat penting agar DPR dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu dokumen pendidikan Gibran. Ia berpendapat bahwa tidak cukup hanya mengandalkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan kejelasan.
Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa DPR seharusnya dapat meminta keterangan dari berbagai instansi lain, termasuk kementerian yang berkaitan dengan pendidikan dan pengelolaan anggaran negara. Ia juga mempertimbangkan untuk memanggil pihak sekolah yang menjadi tempat Gibran menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di Australia dan Singapura.
“Urusan ini kan tidak saja menyangkut satu kasus tetapi sangat mungkin juga dialami banyak orang. Sehingga kita perlu mendalami agar terang benderang,” ujar Deddy saat dihubungi.
Deddy menjelaskan bahwa pemanggilan KPU dan Bawaslu saja masih dianggap kurang untuk memberikan kepastian tentang dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Ia menekankan pentingnya meminta keterangan dari institusi pendidikan yang mengeluarkan certificate of attendance atau dokumen lain terkait riwayat pendidikan Gibran.
“Termasuk pihak sekolah, bahkan jika diperlukan institusi yang mengeluarkan certificate of attendance atau dokumen lain di Singapura dan Australia. Jika hanya KPU dan Bawaslu yang dihadirkan, maka informasi yang didapatkan tidak akan komprehensif dan tidak memberikan kepastian,” jelasnya.
Deddy mengemukakan bahwa kajian yang mendalam mengenai masalah ini juga relevan untuk mengidentifikasi persoalan administrasi pendidikan yang mungkin berhubungan dengan kasus-kasus lain. Oleh karena itu, ia mendorong DPR untuk memanfaatkan mekanisme yang ada agar bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
Usulan untuk pembentukan Pansus ini sebelumnya juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo. Ia berpendapat bahwa pertimbangan MK mengenai persyaratan pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian serius bagi DPR.
Eka menegaskan bahwa DPR harus menghormati putusan MK sambil tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya jika ada bukti yang cukup untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia percaya bahwa hal ini penting demi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.
“Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” ungkap Eka dalam keterangan tertulisnya.
Panitia Khusus adalah sebuah alat kelengkapan sementara di DPR yang dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tugas dari Pansus adalah menyelesaikan mandat yang diberikan kepadanya dan menyampaikan laporan kepada rapat paripurna. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat dicapai pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait pendidikan yang menjadi syarat dalam pencalonan.
Komentar