Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saling beradu argumen terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketegangan mencuat setelah Komarudin Watubun, seorang kader PDIP, menyarankan agar Gibran mundur dari posisinya. Saran tersebut ditanggapi serius oleh PSI yang menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan interpretasi yang salah terhadap keputusan yang diambil oleh MK.
Abdul Ghoni, Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, memberikan tanggapan atas saran Komarudin ini dengan mempertanyakan landasan dari penafsirannya tentang putusan tersebut.
“Menarasikan sendiri dan menafsirkan sendiri,” ujar Ghoni saat diwawancarai oleh detikJatim.
Ghoni menegaskan bahwa Gibran tidak seharusnya mengundurkan diri. Menurutnya, Gibran telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana di luar negeri dan terpilih sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024.
“Tidak ada yang tidak taat hukum. Mas Gibran sudah menempuh pendidikan di luar negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, pada kesempatan lain, Komarudin Watubun yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai hasil persidangan MK dalam hal syarat pendidikan Gibran.
Ia berpendapat, jika Gibran ingin menunjukkan ketaatan terhadap hukum, maka sebaiknya ia mengundurkan diri.
Referensi yang ia gunakan adalah pertimbangan MK yang menyatakan tidak adanya dokumen seperti ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan penyelesaian pendidikan luar negeri setara dengan SMA atau yang sederajat.
“Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik,” jelasnya di kompleks parlemen.
Lebih lanjut, Komarudin juga menekankan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin boleh saja melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong.
“Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik,” tambahnya menekankan poin tersebut.
Perbedaan pandangan antara kedua partai ini berfokus pada akibat dari temuan MK terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.
PDIP, melalui pernyataan Komarudin, menyoroti pentingnya aspek moral dan ketaatan hukum, sementara PSI berpendapat bahwa temuan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan bagi Gibran untuk mengundurkan diri.
Dalam putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan. Selain itu, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri setara SMP atau yang sederajat dalam fakta persidangan. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Polemik antara PDIP dan PSI mencerminkan adanya perbedaan pandangan politik dalam merespons putusan MK ini. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana masing-masing partai menginterpretasikan penegakan hukum dan moralitas dalam konteks kepemimpinan, serta dampaknya terhadap posisi Gibran.
Komentar