Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Keberadaannya menarik perhatian publik setelah sebelumnya dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.
Dari tayangan resmi yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, Nusron tampak mengenakan kemeja putih dan peci hitam saat mengikuti sidang. Ia duduk di belakang, dekat dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi.
Meski hadir dalam sidang kabinet, kedatangan Nusron tidak terpantau oleh jurnalis yang berada di area pilar Istana. Berbagai laporan media menggali lebih dalam mengenai kemunculannya tersebut setelah dua kali panggilan KPK yang tidak terealisasi.
KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Penyidik kemudian mencoba untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026, tetapi sekali lagi Nusron tidak memenuhi panggilan tersebut, setelah mengirimkan surat permohonan penundaan satu hari sebelumnya.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut. Dalam surat yang diterima penyidik, dicantumkan bahwa ketidakhadiran Nusron disebabkan oleh agenda yang bentrok dengan jadwal pemeriksaan serta rencana perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan. Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau enggak salah ke Malaysia,” jelas Taufik, berdasarkan informasi dari laporan media.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai alasan dari ketidakhadiran Nusron yang tertuang dalam surat yang disampaikan kepada penyidik.
Pemanggilan Nusron sebagai saksi terkait kasus dugaan suap berkenaan dengan pengurusan atau pembukaan blokir HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketidak hadirannya dua kali membuat proses pemeriksaan terhadap dirinya belum dapat dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan oleh pihak penyidik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil KPK setelah menelaah alasan penundaan yang diajukan.
Kepala Biro Hukum dan Humas KPK berjanji akan tetap memantau perkembangan kasus serta memastikan semua pihak yang berkepentingan dalam penyidikan dapat memenuhi kewajibannya. Seiring berjalannya waktu, ini menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Oleh karena itu, masyarakat berharap agar setiap langkah yang diambil oleh KPK dapat memperjelas situasi dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Tindakan tegas dan transparan dari lembaga penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia dan mendorong pencegahan korupsi yang lebih efektif di masa depan.
Komentar