Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk memanggil kembali Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Pemanggilan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara. Hal ini terutama setelah beberapa orang yang merupakan rekan dekat Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka. “Tentunya secepatnya ya, karena memang penyidik membutuhkan keterangan dari saudara NW [Nusron Wahid],” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK pada 26 Oktober 2026.
Budi menambahkan bahwa penyidik juga ingin mengeksplorasi apakah dugaan praktik korupsi ini terbatas pada tersangka yang sudah ada, atau jika ternyata ada alur perintah dari pihak lain yang lebih tinggi. KPK berupaya untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai praktik suap dan penerimaan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN.
“Apakah memang berhenti kepada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemudian sebetulnya ada alur perintah dari pihak lainnya,” ujar Budi, mempertanyakan lebih dalam mengenai struktur korupsi yang terlibat.
Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi panggilan dari KPK. Pada panggilan awal yang dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Namun, Nusron kembali tidak bisa hadir karena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Singapura dan Malaysia.
KPK menegaskan bahwa mereka masih memerlukan keterangan Nusron untuk membantu penyidik dalam mengurai kasus tersebut. Oleh karena itu, pemanggilan berikutnya direncanakan akan segera dilakukan, meskipun belum ada kepastian mengenai jadwal pemeriksaan selanjutnya.
Dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat publik dan pengusaha.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung.
- Politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
- Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
- Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
- Selain itu, ada tersangka lainnya yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat penting dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan, yang dapat berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kebijakan publik dan integritas lembaga pemerintah. KPK berkomitmen untuk terus menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus ini hingga tuntas.
Komentar