Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa tidak ada dokumen yang dapat membuktikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri setara dengan lulusan SMA atau sederajat. Pernyataan ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang putusan mengenai syarat pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, yang berlangsung pada malam Selasa (6/10/2026).
Arsul Sani menjelaskan, “Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat,” di ruang sidang MK.
Pertimbangan itu juga mencakup referensi kepada ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam analisisnya, MK merujuk pada dokumen lain yang dipegang oleh Gibran, yaitu certificate of attendance. Menurut penilaian MK, dokumen ini tidak dapat diartikan sebagai bukti penyelesaian pendidikan. Sertifikat tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses belajar mengajar.
Oleh karena itu, MK menegaskan pentingnya perbedaan antara dokumen yang hanya menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan dengan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa pendidikan tersebut sudah tuntas.
Sidang yang membahas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah penggugat lainnya. Kasus ini mempertanyakan validitas syarat pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, di mana seluruh Hakim Konstitusi turut hadir. Para pemohon, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga ada dalam persidangan.
Putusan dibacakan sekitar pukul 20.00 WIB.
Selain Denny Indrayana, permohonan tersebut juga diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yaitu M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar MK menegaskan bahwa syarat pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Komentar