Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan estimasi awal mengenai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan sektor cukai dan PT Djarum. Diperkirakan, nilai kerugian negara dari kasus ini meraih angka triliunan rupiah.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa angka kerugian ini merupakan hasil perhitungan awal yang didapat dari pengembangan kasus di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang pertama kali muncul ke publik pada Februari 2026.
“Untuk hitungan awal di angka triliunan (kerugian negara),” ungkap Budi kepada awak media, yang dilansir pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut muncul setelah KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada bulan Oktober 2026 dan melaksanakan penggeledahan di berbagai lokasi yang berhubungan dengan kasus tersebut.
Dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi sektor cukai, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat PT Djarum serta di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.
Tindakan penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan untuk mendalami proses penyidikan lebih lanjut.
Budi menjelaskan, saat ini penyidik masih menelusuri sejumlah informasi terkait indikasi penyimpangan penerimaan negara yang terjadi di sektor cukai. Namun, KPK belum merinci barang atau dokumen apa saja yang telah disita selama proses penggeledahan tersebut.
Menurut penjelasan Budi, penggeledahan merupakan langkah awal yang strategis dalam penyidikan untuk memperkuat bukti kasus ini. “Sehingga di tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini. Artinya ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan negara khususnya di sektor cukai,” tegasnya.
Selain melakukan perhitungan potensi kerugian negara, penyidik KPK juga sedang berupaya untuk menentukan kapan tepatnya dugaan tindak pidana ini mulai terungkap. Budi menambahkan bahwa hingga 30 Oktober 2026, KPK belum dapat memberikan informasi mengenai tempus atau waktu terjadinya dugaan korupsi dalam sektor cukai tersebut.
Penyidik berencana untuk menelusuri sejumlah kemungkinan praktik penyimpangan yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir. “Untuk tempus-nya nanti kami update, ya. Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan,” ujar Budi.
Pencarian waktu kejadian ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memahami rangkaian dugaan penyimpangan serta mengumpulkan bukti yang relevan.
Komentar