Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Agus Riyanto, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menjadi saksi dalam penyidikan terkait dugaan korupsi yang melibatkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan.
Selain Agus, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga saksi lain, di antaranya adalah Kastelia Medina, seorang aparatur sipil negara (ASN) BNPB, serta Yustam Syahril dan Prastato Hendarsanto yang merupakan Analis Kebencanaan Ahli Madya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DSP BNPB.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Dalam penjelasannya, ia menyatakan, “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan DSP di lingkungan BNPB. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.”
Pemanggilan Agus dan para saksi lainnya dilaksanakan satu hari setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama BNPB, Rustian, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB.
KPK juga menginvestigasi status kepegawaian dua orang tersangka, Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang merupakan tenaga ahli yang bekerja untuk mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Penyelidikan ini mencakup peninjauan peran Rustian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta kajian mengenai penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidikan mengenai dugaan korupsi dalam penggunaan DSP kebencanaan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam proses ini, KPK mencurigai adanya konflik kepentingan dan praktik suap dalam penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.
Saat ini, KPK telah menetapkan lima individu sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli terkait mantan Kepala BNPB Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai kepala dan PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta dua pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Menurut laporan, kelima tersangka akan menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK selama 20 hari pertama, dimulai dari 14 Oktober hingga 2 November 2026.
Dalam perkembangan terkait kasus ini, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI untuk menyampaikan informasi mengenai dua prajurit militer yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. KPK mengharapkan agar Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengambil langkah lanjut berdasarkan informasi yang telah disampaikan.
Komentar