Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dengan dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam skandal korupsi Dana Siap Pakai (DSP) yang dialokasikan untuk penanganan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi pengiriman surat tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pernyataan ini disampaikan Setyo saat ditanya mengenai hal tersebut pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI kemarin,” ungkap Setyo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa surat yang dikirimkan mencakup konstruksi perkara yang mengindikasikan adanya dugaan suap serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB. Selain itu, KPK juga menjelaskan keterlibatan pihak lain dan aliran dana dalam kasus tersebut.
Budi menyatakan bahwa pengiriman surat kepada Panglima TNI merupakan bagian dari upaya koordinasi antar lembaga untuk menangani kasus korupsi yang berhubungan dengan pengunaan dana terkait kebencanaan.
“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa KPK juga menjelaskan aliran dana yang terkait dengan kasus ini. KPK berharap agar Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dapat menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan.
Budi mengungkapkan bahwa koordinasi antara KPK dan TNI telah dilakukan secara intensif sejak awal penanganan kasus ini. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan identitas atau status hukum para prajurit yang terlibat.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan sejumlah bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan di berbagai lokasi, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di BNPB pada 13 Oktober 2026. Kelima tersangka itu adalah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan.
Bima dan Richard diketahui bekerja sebagai tenaga ahli, sementara Gabriel menjabat kepala dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Sementara itu, Syifa dan Gery berasal dari sektor swasta.
Untuk proses penegakan hukum, KPK telah menahan kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mengemukakan permintaan kepada KPK untuk mendalami perkara ini secara menyeluruh. ICW menilai bahwa pertanggungjawaban hukum seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pejabat pembuat komitmen sebagai pelaksana teknis, melainkan harus mencakup semua pihak yang mungkin terlibat.
Komentar