Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I tengah melakukan penanganan atas dampak banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kejadian banjir ini dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak dini hari, yang menyebabkan peningkatan debit pada Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga.
Pelepasan air akibat tanggul yang jebol telah mengakibatkan genangan di permukiman penduduk serta area pertanian. Berdasarkan data awal, banjir ini berpengaruh kepada tujuh kecamatan dan 13 desa, dengan 52 kepala keluarga atau sekitar 203 jiwa yang terdampak. Namun, hingga saat ini dilaporkan tidak ada korban jiwa dan warga yang harus mengungsi. Air pun mulai surut, sementara pemantauan serta penanganan di lokasi masih terus dilakukan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa instansinya berkomitmen untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi melalui respons darurat dan langkah-langkah jangka panjang untuk meminimalisasi risiko terulangnya bencana serupa. “Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ungkap Dody.
Akibat banjir, sekitar 50 hektare lahan persawahan mengalami kerusakan. Laporan juga menyebutkan bahwa sejumlah tanggul yang jebol dan pohon tumbang telah mengganggu akses di jalan nasional. Beberapa ruas jalan menjadi tidak dapat dilalui, termasuk amblesnya oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap. Di samping itu, abrasi juga terjadi sepanjang kurang lebih 50 meter di ruas Jalan Pulonas Baru–Lawe Rutung.
Untuk mendukung upaya penanganan darurat, Kementerian PU telah mengerahkan alat berat dan perlengkapan ke lokasi-lokasi yang terdampak. Pada 26 September 2026, satu unit excavator dan sandbag dikirimkan ke Desa Ketambe dengan dukungan dari workshop PU Aceh Tenggara. Selanjutnya, pada 27 September 2026, dua unit dump truck dan satu unit excavator dikerahkan untuk menormalkan aliran Sungai Lawe Kihing di Desa Kuning.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, menegaskan bahwa fokus utama penanganan awal adalah untuk menangani keadaan darurat yang diakibatkan oleh banjir serta gangguan pada aliran sungai. Upaya yang dilakukan termasuk membuka kembali alur sungai yang tersumbat serta menormalisasi bagian sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. “Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan memperlancar aliran air, sehingga genangan serta limpasan banjir di wilayah terdampak dapat segera dikurangi,” jelasnya.
Asyari menambahkan pentingnya melanjutkan penanganan darurat dengan upaya penanganan permanen yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir sungai. “Penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan pada lokasi yang terdampak. Diperlukan penanganan yang menyeluruh terhadap sistem sungai, mulai dari bagian hulu, sepanjang alur sungai, hingga ke muara. Dengan pendekatan terpadu ini, kita berharap kapasitas sungai dalam mengalirkan debit banjir dapat ditingkatkan, pengendalian sedimen dapat dilakukan dengan lebih baik, dan risiko luapan sungai terhadap masyarakat dapat dikurangi,” ujar Asyari.
Balai Wilayah Sungai Sumatera I merencanakan untuk memulai pelaksanaan penanganan permanen pada bulan Oktober 2026, dengan target selesaikannya seluruh pekerjaan pada Desember 2028. Program ini mencakup tiga komponen utama untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Komponen pertama adalah pembangunan sabo dam di kawasan hulu, yang bertujuan untuk mengendalikan material sedimen dan aliran debris, sehingga dapat mengurangi jumlah material yang terbawa ke hilir dan menjaga kapasitas serta fungsi dari alur sungai. Komponen kedua meliputi pembangunan tanggul pengamanan untuk mengendalikan banjir pada bagian sungai yang melintasi kawasan rawan banjir. Ini bertujuan untuk melindungi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum, dan lahan masyarakat dari ancaman luapan.
Ketiga, pengerukan serta penataan muara sungai di wilayah hilir akan dilakukan untuk mengatasi pendangkalan dan hambatan pada aliran. Pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air menuju laut, sehingga debit banjir dari hulu dapat mengalir dengan lebih baik dan mengurangi risiko genangan akibat sumbatan di muara.
“Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan merupakan bagian dari satu kesatuan penanganan sungai. Pengendalian sedimen di hulu, pengamanan alur sungai melalui pembangunan tanggul, serta pengerukan dan penataan muara perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi sungai dapat berjalan lebih optimal,” tambah Asyari.
BWS Sumatera I berharap bahwa rangkaian penanganan permanen ini mampu meningkatkan kapasitas sungai dalam mengalirkan debit banjir, menekan risiko luapan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan kawasan di sepanjang aliran sungai. Melalui penanganan yang terencana dan berkelanjutan, pengendalian banjir di Aceh Tenggara diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko. Dengan demikian, keselamatan masyarakat, keberlangsungan kegiatan ekonomi, dan perlindungan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik.
Komentar