Peningkatan konektivitas serta pengembangan yang merata di Provinsi Papua Pegunungan kini menjadi fokus utama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Bersama dengan Komisi V DPR RI, agenda ini terwujud dalam sebuah Kunjungan Kerja Reses yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, mengungkapkan bahwa panjang jaringan Jalan Nasional di Papua Pegunungan mencapai 594,56 km dengan tingkat kemantapan sebesar 72,49%. Saat ini, ruas jalan Jayapura–Wamena masih memiliki 47,29 km jalan tanah yang akan ditangani melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans-Papua, dengan target penyelesaiannya pada April 2027.
Selain jalan, kondisi jembatan di ruas yang sama juga memerlukan perhatian. Terdapat 43 jembatan semipermanen yang membutuhkan penanganan, di mana 15 jembatan direncanakan untuk ditangani pada Tahun Anggaran 2025–2027, dan 8 jembatan lainnya dijadwalkan masuk dalam anggaran tahun 2027–2028. Namun, masih ada 20 jembatan permanen yang belum mendapat alokasi dana, dengan biaya yang diperkirakan mencapai Rp344,8 miliar.
Dalam bidang prasarana strategis, Plt. Dirjen Prasarana Strategis, Kuswara, menjelaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2027 di lima kabupaten Papua Pegunungan: Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Tolikara. Untuk lokasi di Kabupaten Jayawijaya, usulan pembangunan di Distrik Hubikosi masih memerlukan penetapan batas kawasan hutan lindung. Sementara itu, survei lokasi di Kabupaten Yahukimo akan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan. Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah belum mengajukan usulan untuk pembangunan ini.
Agar rencana pembangunan bisa direalisasikan sesuai ketentuan, tahap persiapan dan koordinasi harus segera ditindaklanjuti.
Dani Hamdan, Plt. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memaparkan sejumlah proyek infrastruktur yang dilaksanakan di Papua Pegunungan pada Tahun Anggaran 2026. Salah satunya adalah pembangunan pengendali banjir Sungai Wouma dengan anggaran sebesar Rp8,47 miliar, yang saat ini telah mencapai progres 55%. Kementerian PU juga melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi dengan anggaran Rp14 miliar, di mana saluran irigasi tersier baru sepanjang 18 km berhasil dibangun untuk mendukung pelayanan irigasi lahan pertanian seluas 1.080 hektare.
Proyek lain meliputi pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah sepanjang 1,2 km di Kabupaten Jayawijaya dengan biaya Rp12 miliar, dan penanganan bencana longsor di Distrik Asotipo yang teralokasi anggaran sebesar Rp4,33 miliar. Untuk Tahun Anggaran 2027, direncanakan pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,5 miliar.
Dalam penataan bangunan dan kawasan, Plt. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kusworo Darpito, mengungkapkan bahwa pembangunan gedung perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp699,70 miliar. Penataan kawasan tersebut juga diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp432,71 miliar, sehingga total anggaran yang diperlukan untuk kedua aktivitas ini mencapai Rp1,13 triliun.
“Perencanaan Kawasan Pusat Pemerintahan mencakup pembangunan gedung serta penataan kawasan dengan memperhatikan aspek teknis, termasuk pengamanan tebing untuk mitigasi risiko longsor,” ungkap Kusworo.
Dari sisi pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menerangkan bahwa Inspektorat Jenderal melakukan tinjauan anggaran dan audit kinerja yang berbasis risiko. Ini untuk memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur mengikuti prosedur penganggaran dan peraturan yang berlaku. Pengawasan juga mencakup pendampingan dari tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan, termasuk proyek infrastruktur di Papua.
“Kami melakukan pendampingan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan, dari perencanaan hingga serah terima, berjalan sesuai kaidah penganggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi akuntabel dan tepat sasaran,” jelas Maulidya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menyiapkan sorotan pada urgensi mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Dia mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur harus mempertimbangkan tantangan geografis yang dihadapi serta tinggi biaya konstruksi di daerah tersebut. “Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat,” ungkap Robert.
Sinergi antara Kementerian PU, Komisi V DPR RI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi harapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperluas pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Komentar