Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merumuskan program pembangunan infrastruktur untuk tahun 2027 yang bertujuan memperkuat produktivitas, menarik investasi, serta mendukung proses pengembangan industri. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa peningkatan produktivitas erat kaitannya dengan kualitas layanan infrastruktur yang semakin baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Infrastruktur dasar dan produktivitas telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat sektor industri.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” ungkap Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas Penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L TA 2027 pada Kamis, 24 September 2026.
Untuk mewujudkan agenda ini, Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk tahun 2027. Rincian anggaran tersebut mencakup Rp37,30 triliun untuk Bina Marga, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis, Rp30,66 triliun untuk Sumber Daya Air, Rp12,15 triliun untuk Cipta Karya, dan Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis.
Dalam sektor Bina Marga, program untuk tahun 2027 akan berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta jembatan, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan. Kegiatan ini meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 870,87 km, pembangunan serta penggantian jembatan sepanjang 2.597,38 meter, preservasi jembatan sepanjang 16.926 meter, pembangunan flyover dan underpass sepanjang 473,90 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 12,26 km.
Di sisi lain, bidang Prasarana Strategis akan melaksanakan sejumlah program pada tahun 2027, antara lain revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III, 15 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta 12 unit prasarana perekonomian atau pasar. Selain itu, program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur olahraga, kesehatan, tempat ibadah, cagar budaya, dan prasarana strategis lainnya.
Dalam konteks Sumber Daya Air, program tahun 2027 akan memperluas jaringan irigasi seluas 451 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 47.671 hektare, pengendalian banjir di sungai dan muara sepanjang 27,06 km, pengamanan pantai sepanjang 6,60 km, penambahan kapasitas air baku sebesar 0,78 m³/detik, serta pengendalian sedimen dan lahar.
Sementara itu, bidang Cipta Karya akan fokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Program ini mencakup pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 650 liter/detik, perluasan SPAM untuk 5.000 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah di 6 unit, pengelolaan persampahan di 10 unit, serta pembangunan gedung seluas 31.757 m².
Kementerian PU juga berkomitmen untuk memperkuat program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan pembangunan jembatan gantung. Pada tahun 2027, program ini akan mencakup 13.296 lokasi P3-TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.246 lokasi program berbasis masyarakat di bidang Cipta Karya yang meliputi PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur reguler, Kementerian PU juga akan melanjutkan dukungan dalam penanganan bencana di Sumatera meliputi dukungan teknis, pengendalian bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur. Dukungan dalam manajemen dan teknis akan mencakup penguatan tata kelola organisasi, pengawasan internal, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, perencanaan wilayah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Menteri Dody mengungkapkan harapannya agar seluruh program ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar sambil memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah mereka. “Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Komentar