Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026, kembali melakukan restrukturisasi jabatan dalam pemerintahan. Dalam perombakan ini, sejumlah pejabat baru diangkat untuk mengisi posisi-posisi strategis di kementerian, TNI, dan lembaga negara lainnya. Namun, meskipun penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menuai kritik dari publik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tetap dipertahankan dalam Kabinet Merah Putih.
Proses pergantian pejabat ini terjadi di tengah situasi darurat kebakaran yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria evaluasi yang diterapkan pada kabinet, khususnya terhadap kementerian yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan hutan dan penanganan karhutla.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga 12 Oktober 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 129.899,59 hektare di enam provinsi prioritas. Dari total tersebut, 129.260,36 hektare berhasil dipadamkan, sedangkan 639,23 hektare masih dalam proses penanganan.
Enam provinsi yang menjadi fokus penanganan adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah dengan luas kebakaran yang signifikan, mencapai 51.124,71 hektare, diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan 23.304,72 hektare dan Kalimantan Selatan dengan 22.043,32 hektare.
Kebakaran juga melanda Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang luasnya terdampak dilaporkan mencapai 513,89 hektare. Ketebalan asap dan jarak pandang yang rendah mengganggu pelaksanaan operasi udara di berbagai lokasi. Data ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan kebakaran, terutama di area yang memiliki peran ekologis yang krusial.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat melalui sistem SiPongi bahwa luas karhutla nasional dari Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 69 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, di mana luas kebakaran tercatat sebesar 119.213,26 hektare.
Penting untuk dicatat bahwa angka SiPongi mencakup seluruh wilayah nasional, sementara data BNPB berfokus pada enam provinsi prioritas dengan metode penghitungan yang berbeda. Oleh karena itu, kedua data tersebut tidak dapat langsung dibandingkan sebagai satu kesatuan. Luas kebakaran yang begitu besar mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam hal pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lahan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla. Pada 7 Oktober 2026, organisasi ini mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki 372 perusahaan yang konsesinya diduga mengalami kebakaran di delapan provinsi dari 1 Januari hingga 6 September 2026.
WALHI menegaskan pentingnya penegakan hukum tidak hanya menargetkan individu di lapangan, tetapi juga memeriksa pihak-pihak yang memiliki kendali atas usaha dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas di wilayah konsesi yang terdampak. Dalam studi berjudul Siapa di Balik Api? yang diluncurkan pada 14 Oktober 2026, WALHI menekankan pentingnya menelusuri tanggung jawab hingga ke pemilik modal dan perusahaan induk yang terkait dengan konsesi yang terbakar.
Desakan ini menggambarkan sikap WALHI yang berasal dari studi dan analisis, bukan merupakan putusan hukum yang menyatakan seluruh perusahaan bersalah. Meski demikian, hal ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konsesi dan transparansi dalam penegakan hukum terkait karhutla.
Kritik tersebut juga memperingatkan bahwa pengendalian kebakaran tidak bisa hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memastikan langkah-langkah pencegahan, pengawasan kawasan yang lebih ketat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang ada.
Raja Juli Akui Masyarakat Terpapar Asap Berbulan-bulan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan tanggapan atas isu karhutla saat berada di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, pada 13 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa pemerintah memahami dampak asap yang telah dirasakan masyarakat selama berbulan-bulan.
“Kami dari pemerintah, pusat maupun daerah, mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang memang tiga bulan terakhir ini terpapar oleh asap,” ungkap Raja Juli. Pernyataan ini merefleksikan pengakuan pemerintah mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat akibat kebakaran hutan. Namun, empati dan respons di lapangan perlu diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk mengurangi eksposur asap, mencegah kebakaran berulang, dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
Kementerian Kehutanan memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Namun, penanganan karhutla juga harus melibatkan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga lainnya sesuai dengan wewenangnya. Dengan demikian, luas kebakaran tidak serta-merta menjadi bukti bahwa semua masalah merupakan hasil dari kegagalan satu kementerian. Meskipun demikian, data mengenai kebakaran dan dampaknya tetap menjadi salah satu dasar yang vital untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan kehutanan.
Komentar