Persitegangan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali mencuat. Kali ini, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan sindiran keras setelah Jokowi menyampaikan petuah mengenai cara menggunakan kekuasaan dan jabatan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-8 KH Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah pada Sabtu (29/8/2026). Dalam momen tersebut, Jokowi mengemukakan beberapa falsafah Jawa yang menurutnya bisa menjadi pengingat penting bagi seseorang yang memperoleh kekuasaan.
Salah satu pesan yang ditekankan dalam pernyataannya adalah pentingnya untuk tidak menggunakan kekuasaan demi menjatuhkan orang lain. Namun, petuah ini justru memicu respons tajam dari Deddy Sitorus. Politikus PDIP tersebut meminta agar Jokowi melihat kembali rekam jejak dan perilaku politiknya sebelum memberikan nasihat tentang penggunaan kekuasaan.
Deddy bahkan menggunakan perumpamaan kaca untuk mengekspresikan kritiknya terhadap mantan presiden tersebut. Ia mengungkapkan, “Ada yang bisa ngasih kaca ke bapak ini nggak ya? Sepertinya di rumah dia tidak ada kaca. Atau dia sedang menasehati dirinya sendiri kah?” Perkataan Deddy ini mencerminkan ketegangan dalam hubungan politik antara Jokowi dan PDIP yang terus berlanjut di tengah dinamika politik nasional.
Lebih lanjut, Deddy juga menyinggung aktivitas Jokowi di media sosial yang ia anggap berpotensi menciptakan kegaduhan politik. Menurutnya, “Udah benar kalau jadi mantan itu baiknya kembali masuk gorong-gorong. Ehh, malah main medsos dan menyebar hoaks!!! Orang kalau candu kekuasaan itu memang susah dinasehati!!”
Di sisi lain, dalam acara di Kebumen, Jokowi memaparkan tiga falsafah Jawa sebagai pesan penting bagi para pemimpin. Tiga falsafah tersebut adalah “Lamun siro sekti, ojo mateni”, “Lamun siro pinter, ojo minteri”, dan “Lamun siro banter, ojo disiki”. Jokowi menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kekuasaan besar seharusnya tidak menggunakannya untuk merugikan orang lain. Ia menekankan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan harus digunakan dengan bijak.
“Jangan kita punya kekuasaan yang besar, kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu hal yang tidak baik,” ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Sehingga, penting bagi seorang pemimpin untuk menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki hanya bersifat sementara.
“Karena kekuasaan itu hanya sementara. Jabatan itu hanya sampingan. Itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan kesan mendalam tentang etika dalam menggunakan kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.
Pernyataan Jokowi yang mengingatkan tentang etika penggunaan kekuasaan, direspons oleh Deddy dengan mempertanyakan konsistensi dan penerapan pesan tersebut dalam perjalanan politik Jokowi. Hal ini menandakan adanya perbedaan pandangan yang semakin terlihat antara kedua pihak, di mana Jokowi berupaya untuk mengedepankan nilai-nilai moral dalam kepemimpinan, sementara PDIP justru mempertanyakan implementasi nilai tersebut dalam praktik politik yang ada.
Ketegangan antara Jokowi dan PDIP ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam politik Indonesia, di mana perbedaan pandangan dalam hal etika dan kekuasaan sering kali menjadi sorotan. Disisi lain, masyarakat sebagai khalayak juga mengharapkan agar para pemimpin tidak hanya berbicara tentang etika, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tindakan nyata untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komentar