Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi isu politik besar, terutama jika PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin konsolidasi dengan partai-partai lain di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Jurnalis senior Hersubeno Arief menekankan bahwa komunikasi politik antara PDIP dan PKS bisa menjadi penentu dalam perkembangan isu ini. Jika komunikasi tersebut berkembang menjadi kesepakatan politik lintas fraksi, maka desakan untuk memakzulkan Gibran diprediksi akan semakin menguat.
“Jika terdapat pertemuan antara PKS dan PDIP, terutama jika diikuti oleh partai-partai yang lain, maka gelombang pemakzulan itu tidak akan bisa dihindari lagi,” ungkap Hersubeno dalam tayangan YouTube Hersubeno Point, dikutip pada Sabtu (31/10/2026).
Menurut pandangan Hersubeno, perubahan dalam opini publik yang semakin menuntut pengunduran diri Gibran bisa berpengaruh pada sikap partai politik di parlemen. Ia memperkirakan bahwa partai-partai akan mempertimbangkan harapan konstituen mereka sebelum mengambil keputusan terkait wacana pemakzulan ini.
“Dengan suasana publik yang menunjukkan adanya pergeseran keinginan untuk memakzulkan yang lebih besar, partai-partai pasti tidak akan berani mengabaikan isu tersebut,” jelasnya.
Hersubeno juga menyebutkan bahwa situasi politik saat ini semakin sensitif, sebab berbagai partai mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilihan politik berikutnya. Dalam konteks ini, pertimbangan terkait angka elektoral dinilai akan memengaruhi keputusan partai dalam menyikapi posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Ia bahkan menyatakan bahwa partai-partai yang mendukung pemerintah, termasuk Partai Gerindra, mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan strategis jika tetap memberikan dukungan kepada Gibran.
“Bagi partai-partai politik, termasuk Gerindra, tidak ada untungnya terus membela dan mempertahankan Gibran,” tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Hersubeno mengenai strategi politik partai. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian bahwa Gerindra atau partai pendukung pemerintah lainnya akan merubah sikap mereka terhadap Gibran.
Perkembangan wacana pemakzulan Gibran kembali menarik perhatian publik setelah munculnya dialog antara pimpinan PKS dan PDIP. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Diskusi tersebut berfokus pada dinamika hukum dan masalah keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran.
Dalam komunikasi itu, PDIP dilaporkan memberikan respons positif terhadap upaya penegakan norma etika dan hukum tata negara, guna menjaga integritas kelembagaan kepresidenan. Hal ini membuka ruang bagi spekulasi mengenai kemungkinan terbentuknya dukungan politik lintas fraksi untuk meminta pertanggungjawaban terkait persoalan yang melibatkan Gibran.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang berkembang, PKS dirumorkan sedang mematangkan opsi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) melalui hak angket DPR RI. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengusut lebih dalam mengenai situasi yang melibatkan Wakil Presiden Gibran.
Dengan adanya perkembangan ini, menarik untuk mengikuti bagaimana dinamika politik di DPR RI akan berlanjut, serta bagaimana partai-partai yang terlibat akan menentukan sikap mereka dalam menanggapi desakan pemakzulan Gibran. Situasi ini tidak hanya berpotensi memengaruhi karier politik Gibran, namun juga dapat mengubah landscape politik di Indonesia ke depan.
Komentar