Kuasa hukum Denny Indrayana Cs, Bambang Widjojanto, mengungkapkan pendapatnya bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) yang akan datang tanpa memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mempublikasikan putusan mengenai gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
Bambang menyarankan bahwa Gibran masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C jika ingin memenuhi syarat pendidikan setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Meski begitu, ia juga memberikan kritik tajam terhadap apa yang ia anggap sebagai upaya tidak jujur dalam memenuhi syarat pencalonan.
“Hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya. Jika dia ingin mengikuti penyetaraan paket C mungkin bisa, namun tindakan tidak terpujinya dalam menipu syarat-syarat ini membuatnya sesungguhnya sudah cacat moral,” tegas Bambang di Gedung MK, Selasa (6/10/2026) malam.
Pandangan tersebut mencerminkan posisi Bambang selaku kuasa hukum pemohon. Meski demikian, putusan MK tidak secara eksplisit melarang Gibran untuk ikut serta dalam Pilpres mendatang.
Dalam perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menyetarakan pendidikan Gibran dengan minimal SMA atau setara. Meskipun begitu, MK mengakhiri permohonan para pemohon dengan menyatakan tidak dapat diterima.
Salah satu alasan yang diungkapkan adalah kurangnya kedudukan hukum para pemohon untuk membawa perkara tersebut dalam konteks perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hakim Konstitusi Adies Kadir menambahkan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden yang telah ia emban setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Dengan ini, temuan MK mengenai pendidikan dan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima adalah dua aspek yang harus dipisahkan. Selain itu, putusan tersebut juga tidak secara langsung mengeluarkan larangan bagi Gibran untuk berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya.
Bambang melanjutkan dengan mengaitkan persoalan syarat pendidikan Gibran dengan dugaan perbuatan tercela. Ia mengacu pada Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di tengah masa jabatannya berdasarkan alasan tertentu, termasuk tindakan tercela.
Menurut Bambang, keputusan MK memberikan ruang untuk membahas kemungkinan langkah pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran. Ia juga menekankan saran agar Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. “Dan usul teman saya tadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat,” ujarnya.
Namun, penting untuk ditekankan bahwa saran Bambang mengenai kemungkinan pemakzulan adalah pandangan dari pihak pemohon, dan bukan merupakan perintah dari MK untuk memberhentikan wakil presiden. Proses pemakzulan mempunyai mekanisme konstitusi tersendiri dan tidak serta-merta terjadi hanya karena adanya putusan dalam sengketa hasil pemilu.
Paket C adalah program pendidikan kesetaraan yang dianggap setara dengan pendidikan tingkat SMA. Namun, pernyataan Bambang bahwa Gibran perlu mengikuti Paket C tidak bisa dipahami sebagai keputusan resmi mengenai kelayakannya dalam Pilpres mendatang. Ini menunjukkan kompleksitas dalam perdebatan mengenai syarat pendidikan dalam konteks politik yang lebih luas.
Komentar